Newsblessing.com, SULUT – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan mutu pelayanan publik dengan menjadikan kepuasan warga sebagai tolok ukur utama.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, dalam pembukaan Entry Meeting Penilaian Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ombudsman RI Tahun 2026 di Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulut, Manado, Selasa (4/8/2026).
Kegiatan ini menandai dimulainya evaluasi Ombudsman RI terhadap kinerja pelayanan di lingkungan Pemprov Sulut, sekaligus momentum untuk memperkuat budaya birokrasi yang transparan, akuntabel, dan profesional.
Dalam arahannya, Gubernur Yulius mengingatkan seluruh jajarannya bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak boleh sebatas gugur kewajiban atau rutinitas birokrasi semata.
"Segenap jajaran Pemprov Sulut berkomitmen menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Pelayanan publik bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan wujud nyata kehadiran pemerintah di tengah rakyat," kata Yulius, Selasa.
Refleksi Capaian dan Apresiasi OPD
Gubernur Yulius turut mengapresiasi kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkontribusi pada raihan evaluasi tahun sebelumnya. Pada penilaian Ombudsman RI 2025, Pemprov Sulut berhasil mengantongi nilai 84,18 dengan predikat Opini Kualitas Tinggi.
"Capaian ini patut disyukuri, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita konsisten menjaga dan meningkatkan mutu layanan. Evaluasi Ombudsman harus jadi pemicu untuk terus membenahi diri," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Yulius memberikan apresiasi khusus kepada tiga unit kerja Pemprov Sulut yang menjadi lokus penilaian dan mengukir hasil positif:
- RSUD ODSK Tipe B (skor 86,69)
- Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulut (skor 83,93)
- Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulut (skor 82,52)
Apresiasi juga diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang sukses meraih skor tertinggi di tingkat kabupaten/kota se-Sulawesi Utara.
Melalui entry meeting ini, Pemprov Sulut optimistis dapat mempertahankan bahkan menaikkan raihan Opini Kualitas Tinggi dari Ombudsman RI pada 2026, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan bebas maladministrasi.
(*/Olvie)
View:1124