Newsblessing.com, SULUT— Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) kembali menorehkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI resmi memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Pencapaian ini menandai keberhasilan Pemprov Sulut dalam mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut sejak tahun 2014.
Laporan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum BPK RI, Achmad Anang Henardy, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Sulawesi Utara pada Selasa (2/6/2026).
Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sulut, Rocky Wowor, memberikan apresiasi yang tinggi atas kinerja jajaran pemerintah daerah. Menurutnya, hasil ini merupakan bukti nyata dari akuntabilitas kepemimpinan di bumi Nyiur Melambai.
"Kami mengapresiasi tinggi keberhasilan Pemprov Sulut yang sukses meraih opini WTP untuk ke-12 kalinya. Ini menjadi bukti nyata dari keberhasilan kerja keras dan komitmen di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus di sepanjang tahun 2025," ujar Rocky Wowor saat ditemui awak media usai memimpin rapat fraksi, Selasa (2/6/2026).
Soroti Regulasi Jaminan Sosial Pertama di Indonesia
Rocky menambahkan bahwa capaian opini WTP ini selaras dengan berbagai terobosan program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Salah satu yang paling menonjol adalah komitmen regulasi perlindungan tenaga kerja.
Ia mengingatkan kembali pernyataan Gubernur Yulius Selvanus mengenai posisi Sulut yang berhasil mengukir sejarah di tingkat nasional dalam sektor ketenagakerjaan.
"Sulawesi Utara mencatat sejarah sebagai provinsi pertama di Indonesia yang berhasil menetapkan peraturan daerah terkait jaminan sosial ketenagakerjaan. Langkah ini adalah bukti konkret bahwa pemerintah daerah hadir memberikan perlindungan bagi para pekerja serta memperkuat sistem jaminan sosial masyarakat," jelas Rocky.
Prestasi Pengentasan Kemiskinan dan Stunting
Selain tata kelola anggaran yang bersih dan perlindungan ketenagakerjaan, legislator dari fraksi banteng ini juga memuji keberhasilan Pemprov Sulut dalam menangani isu-isu krusial humaniter di daerah.
Di bawah kepemimpinan yang ada, Sulawesi Utara dinilai berhasil menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat di sektor kesehatan dan sosial.
"Apresiasi besar juga kami berikan karena Sulut berhasil menyabet penghargaan terbaik pertama di tingkat provinsi untuk kategori penanggulangan kemiskinan serta percepatan penurunan angka stunting. Sinergi seperti inilah yang harus terus kita pertahankan ke depan," pungkas Rocky. (Olvie)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar