Newsblessing.com, SULUT - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Menggelar Rapat Panitia Khusus (Pansus) Untuk Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulut Tahun 2025-2029 Dengan Instansi Terkait, Kamis (24/7/2025) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut.
Dalam pembahasan RPJMD Sulut, rapat dipimpin langsung Ketua Pansus Louis Schramm, personil Pansus RPJMD, Inggried Sondakh mengusulkan peningkatan anggaran di sektor pariwisata.
Menurut Ingried Sondakh, selaras dengan visi dan misi pemerintah Provinsi Sulut dibawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Viktor Mailangkay, DPRD Sulut sangat mendukung penuh di setiap program dan kebijakan.
"Tetapi jika berhadapan dengan kenyataan dengan dana yang terbatas seperti ini, mau tidak mau pada akhirnya pemerintah juga yang akan dicaci maki lagi," ungkap Inggried Sondakh.
Lanjut Inggried Sondakh, sebagai angggota DPRD Sulut dirinya mengusulkan agar adanya peningkatan angggaran yang nyata dalam revitalisasi destinasi wisata.
"Sehingga pada akhirnya masyarakat bisa mengakui dan melihat perhatian Gubernur dan Wakil Sulut hingga Kepala Dinas Pariwisata Sulut di sektor pariwisata," ujar Inggried Sondakh.
"Saya tidak ada tendensi apapun soal ini, tapi ini betul mencermati kondisi yang ada sekarang dan case ini perlu diperhatikan," tukas Inggried Sondakh.
Sementara itu, Tim Ahli Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Julius Jems Tuuk dalam rapat pembahasan tersebut mengingatkan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulut, agar tidak lupa untuk menginput beragam aspirasi masyarakat di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Dikatakan Jems Tuuk, Anggota DPRD Sulut setiap turun reses tentunya akan menampung beragam aspirasi masyarakat dari setiap daerah pemilihan.
"Oleh sebab itu saya mengingatkan saja pada teman-teman (DPRD), setiap aspirasi yang masuk jangan lupa input ke SIPD. Tolong rajin buka RPJMD, pastikan bahwa aspirasi yang disampaikan sesuai dengan RPJMD," kata Jems Tuuk.
Menurut Jems Tuuk, jika aspirasi masyarakat tersebut tidak di input dalam SIPD dan keluar dari RPJMD, maka tidak akan bisa terakomodir.
"Saya sebagai anggota DPRD periode yang lama, saya berusaha memfasilitasi pikiran teman-teman dengan RPJMD yang ada," tukas mantan Anggota DPRD Sulut 2 periode dari PDIP Sulut ini.
Diketahui saat ini Pansus sedang berkonsultasi berkoordinasi ke Kemendagri Dikjen Bina Bangda dan Bappeda Provinsi DKI Jakarta.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar