Newsblessing.com, SULUT - Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD Sorot Pencabutan Ijin Pelayaran KM Barcelona.
Hal itu, dikatakannya sebelum mengakhiri rapat Paripurna pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut, Jumat (8/8/2025).
”Sebelum mengakhiri rapat pada hari ini, masyarakat kepulauan, 3 kepulauan Sitaro, Sangihe dan Talaud menghadapi pergumulan karena KSOP mencabut ijin pelayaran dari Barcelona, karena ada 5 kapal berlayar,”ujar ketua DPRD Sulut.
Atas insiden pencabutan ijin pelayaran kapal tersebut, kata Silangen sangat mempengaruhi masyarakat yang ada di kepulauan.
”Dan saya kira ini menjadi perhatian, dan tolong teman-teman di komisi III untuk memanggil pihak terkait,”katanya.
Sementara itu, anggota DPRD Sulut Louis Carl Scramm juga memberikan tanggapannya perihal pencabutan ijin berlayar tersebut.
Menurut Louis, kebijakan tersebut dinilai berlebihan dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat Nusa Utara yang sangat bergantung pada transportasi laut.
“Jangan bikin susah masyarakat Nusa Utara. Sebagian besar kebutuhan mereka tergantung di kapal. Sekarang semua izin dibekukan, hanya karena satu kapal terbakar. Ada apa ini? Dan anehnya, hanya satu perusahaan yang terdampak,”ucap ketua fraksi Gerindra DPRD Sulut itu.
Jika memang ada kesalahan atau pelanggaran sambung Louis, seharusnya KSOP melakukan pembinaan sambil tetap mengizinkan operasional kapal berjalan, bukan menghentikan seluruh aktivitas pelayaran.
“Kalau ada kekurangan, bina sambil berjalan. Jangan korbankan masyarakat. KSOP sebaiknya segera kembalikan semua ijin yang dibekukan,” tegas Louis.
Louis menegaskan, pihaknya akan mengawal persoalan ini hingga tuntas. “Melihat kebijakan sepihak ini dapat memicu krisis distribusi logistik, layanan, hingga aktivitas ekonomi di Nusa Utara,” tandasnya. (*Olvie)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar