Newsblessing.com, SULUT - Angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kembali mencatatkan tren penurunan signifikan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, per Maret 2026, persentase penduduk miskin di Sulut menyusut hingga 6,32 persen, menjadikannya angka kemiskinan terendah di seluruh wilayah Pulau Sulawesi.
Rilis Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Sulut Nomor 52/08/71/Th. XX edisi 5 Agustus 2026 menunjukkan, angka kemiskinan Sulut membaik sebesar 0,30 persen poin bila dibandingkan dengan data September 2025 yang berada di angka 6,62 persen.
Secara riil, keberhasilan ini menandai berkurangnya sekitar 7.350 jiwa dari status miskin, yakni dari 172,13 ribu jiwa pada September 2025 menjadi 164,78 ribu jiwa pada Maret 2026.
Paling Rendah di Seluruh Sulawesi
Dengan hasil ini, Sulawesi Utara memperkokoh posisinya sebagai daerah paling sejahtera secara ekonomi di kawasan Pulau Sulawesi, melampaui capaian provinsi-provinsi tetangga:
- Sulawesi Utara: 6,32%
- Sulawesi Selatan: 7,24%
- Sulawesi Barat: 10,00%
- Sulawesi Tenggara: 10,02%
- Sulawesi Tengah: 10,46%
- Gorontalo: 12,16%
Selain mendominasi di tingkat regional, persentase 6,32 persen tersebut turut menempatkan Sulawesi Utara dalam jajaran provinsi bertingkat kemiskinan relatif rendah secara nasional.
Respon Gubernur Yulius Selvanus
Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, menegaskan bahwa capaian positif ini merupakan buah manis dari sinergi lintas pihak, baik pemerintah daerah, pelaku usaha, maupun kontribusi aktif seluruh lapisan masyarakat.
"Penurunan angka kemiskinan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus bekerja lebih keras. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan memastikan setiap program pembangunan benar-benar menyentuh masyarakat, menciptakan lapangan kerja, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperluas akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial," tegas Yulius Selvanus dalam keterangannya.
Ia menambahkan, program pengentasan kemiskinan difokuskan pada penguatan sektor-sektor produktif, seperti pertanian, perikanan, pemberdayaan UMKM, pembukaan kran investasi, hingga pengembangan pariwisata daerah.
Daya Beli Masyarakat Menguat
Di sisi lain, BPS mencatat bahwa Garis Kemiskinan (GK) di Sulut naik menjadi Rp578.499 per kapita per bulan pada Maret 2026, dari yang sebelumnya Rp557.702 pada September 2025.
Meskipun batas kriteria miskin meningkat seiring melonjaknya biaya hidup, rasio penduduk miskin justru berkurang. Hal ini menjadi indikator kuat bahwa tingkat pendapatan dan kemampuan daya beli warga Sulawesi Utara mengalami kenaikan yang lebih cepat dibanding laju kenaikan kebutuhan pokok.
Ke depan, Pemerintah Provinsi Sulut berkomitmen mempercepat program penghapusan kemiskinan ekstrem serta memastikan pemerataan pembangunan ekonomi terjangkau hingga ke pelosok daerah.
(*/Olvie)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar