Newsblessing.com, SULUT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 pada Rabu (25/3/2026).
Dalam rapat yang berlangsung di Gedung Cengkih tersebut, Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling, memberikan penekanan keras terkait integritas dan performa aparatur sipil negara di lingkup Pemerintah Provinsi.
Bukan Sekadar Seremonial, Gubernur Tekankan Disiplin
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen, didampingi jajaran Wakil Ketua yakni Michaela Paruntu, Royke Anter, dan Stella Runtuwene. Hadir pula Wakil Gubernur Sulut, Dr. Victor Mailangkay, serta unsur Forkopimda.
Dalam pidatonya, Gubernur Yulius menegaskan bahwa LKPJ 2025 bukan sekadar rutinitas pelaporan angka dan pencapaian, melainkan cermin dari kualitas kerja birokrasi. Ia mengingatkan jajarannya agar tidak cepat berpuas diri dengan capaian pembangunan di Bumi Nyiur Melambai.
"LKPJ ini adalah cermin kerja kita bersama. Apa yang kita capai adalah hasil gotong royong, namun yang belum tercapai adalah tanggung jawab yang harus segera dituntaskan. Disiplin birokrasi adalah harga mati yang tidak bisa ditawar!" tegas purnawirawan jenderal bintang dua tersebut dengan nada bicara yang lugas.
Menolak Alasan Klasik Stagnasi Pembangunan
Gubernur secara terbuka menyoroti tantangan fiskal dan tekanan ekonomi global yang sering dijadikan alasan melambatnya kinerja pemerintahan. Baginya, tantangan tersebut harus dijawab dengan inovasi dan sikap adaptif, bukan pasrah pada keadaan.
Ia memperingatkan bahwa lemahnya birokrasi akan berdampak langsung pada kepercayaan publik. "Kita tidak sedang sekadar membangun proyek fisik, kita sedang membangun peradaban. Jika birokrasi lemah, maka harapan masyarakat akan runtuh," tambahnya di hadapan anggota legislatif.
Apresiasi Stabilitas Daerah
Meski memberikan teguran keras bagi internal pemerintahan, Gubernur tetap memberikan apresiasi tinggi kepada pihak legislatif, instansi vertikal, dan unsur keamanan yang berhasil menjaga stabilitas Sulawesi Utara sepanjang tahun 2025.
Menurutnya, kerukunan yang terjaga adalah fondasi utama agar roda pembangunan tetap berjalan meski di tengah dinamika politik dan ekonomi.
Investasi untuk Masa Depan
Menutup penyampaiannya, Yulius Selvanus mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk melihat kerja saat ini sebagai warisan bagi generasi mendatang. Ia berharap setiap program yang dijalankan tidak meninggalkan beban utang atau kegagalan bagi anak cucu di masa depan.
"Kerja keras hari ini adalah investasi. Jangan sampai kita meninggalkan beban, tapi tinggalkanlah warisan yang membanggakan bagi Sulawesi Utara," pungkasnya.
Rapat ini turut dihadiri oleh Plt. Sekretaris DPRD Sulut Niklas Silangen, Plt. Sekprov Denny Mangala, serta para pejabat eselon di lingkungan Pemprov Sulut. (*/Olvie)
