Newsblessing.com, SULUT – Nada kritis mewarnai Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (06/01/2026). Anggota legislatif dari Dapil Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara, Remly Kandoli, M. Mer, secara blak-blakan mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambannya respons Pemerintah Provinsi terkait aspirasi masyarakat.
Dalam laporan reses yang disampaikannya, Remly menegaskan bahwa kehadiran anggota dewan di tengah masyarakat bukanlah seremoni belaka, melainkan upaya menjemput harapan yang harus segera dieksekusi.
Satu Tahun Tanpa Realisasi
Politisi yang dikenal vokal ini tak mampu menyembunyikan kekecewaannya. Ia membeberkan fakta bahwa meski sudah berkali-kali turun lapangan, tindak lanjut dari pemerintah masih jalan di tempat.
"Sudah setahun saya mengemban amanah rakyat dan sudah empat kali saya turun reses. Namun sangat disayangkan, sampai saat ini belum ada satu pun aspirasi warga yang terealisasi secara nyata. Rakyat tidak butuh formalitas, mereka butuh tindakan," tegas Remly di hadapan pimpinan rapat dan perwakilan eksekutif.
Infrastruktur Minsel-Mitra "Lampu Merah"
Remly membedah potret buram infrastruktur di wilayah Minsel dan Mitra yang dinilai terabaikan. Sejumlah akses vital dilaporkan dalam kondisi rusak parah dan mengancam keselamatan pengendara:
- Akses Jalan Rusak & Longsor: Ruas jalan penghubung utama seperti Ratahan-Amurang, Pontak-Lobu, hingga jalur Basaan menuju Tababo mengalami kerusakan berat. Titik-titik longsor yang belum tertangani juga ditemukan di ruas Pangu, Wongkai, dan Atep.
- Ancaman Bencana: Tanggul Sungai Talaus kini dalam kondisi kritis dan memerlukan penanganan darurat sebelum memicu dampak yang lebih luas bagi pemukiman.
- Krisis Sektor Pertanian: Masalah irigasi di wilayah Lahendong 1, 2, dan 3 menjadi sorotan. Remly mendesak pembangunan bendungan yang diproyeksikan mampu mengairi sekitar 1.000 hektar sawah milik warga.
Harapan untuk APBD 2026
Menutup interupsinya, Remly berharap laporan reses kali ini menjadi "alarm" bagi Pemprov Sulut. Ia meminta agar penyusunan anggaran tahun 2026 benar-benar memprioritaskan kebutuhan mendasar masyarakat, terutama di sektor konektivitas dan ketahanan pangan.
"Masyarakat di Minsel dan Mitra sudah cukup sabar menunggu. Jangan biarkan harapan mereka terkubur birokrasi. Saya berdoa agar kali ini suara rakyat benar-benar didengar dan dieksekusi," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar