Newsblessing.com, BOLMONG – Geliat demokrasi di bumi Totabuan kembali menghangat. Memasuki medio Maret hingga awal April 2026, jajaran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) daerah pemilihan Bolaang Mongondow secara serentak melakukan "akselerasi lapangan". Agenda Reses I Masa Persidangan Pertama Tahun 2026 menjadi panggung bagi para wakil rakyat untuk membuktikan bahwa suara pemilih tidak sekadar angka saat pemilu, melainkan amanah yang harus dikawal hingga ke meja eksekutif.
Raski Mokodompit: Menjaga Nadi Pembangunan BMR
Di Kabupaten Bolaang Mongondow, Selasa (31/3), sosok Raski Mokodompit tampil sebagai figur sentral dalam penyerapan aspirasi. Sebagai politisi yang memegang posisi strategis sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Sulut dan duduk di Komisi I, Raski membawa misi besar: memastikan wilayah BMR tetap mendapatkan porsi pembangunan yang adil di tingkat provinsi.
Pertemuan yang dihadiri ratusan warga ini tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi. Raski dihadapkan pada kenyataan lapangan mengenai infrastruktur yang membutuhkan perhatian serius. Warga melaporkan kondisi akses jalan perkebunan dan fasilitas umum yang mulai tergerus usia.
"Kami tidak hanya datang untuk mendengar, tapi untuk mencatat dan memperjuangkan. Program prioritas pemerintah provinsi harus lahir dari rahim kebutuhan rakyat BMR," tegas Raski di hadapan konstituennya.
Lebih jauh, peran Raski sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur memberikan bobot lebih pada reses kali ini. Ia memposisikan diri sebagai pengawas kritis yang menjamin bahwa setiap rupiah anggaran yang keluar dari kas daerah benar-benar kembali ke rakyat dalam bentuk pelayanan publik yang prima dan penguatan ekonomi lokal.
Srikandi Demokrat, Angel Wenas: Sentuhan Humanis di Atoga Timur
Bergerak ke wilayah timur, tepatnya di Desa Atoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Rabu (1/4), Angel Wenas menunjukkan sisi lain dari gaya kepemimpinan legislator. Anggota Fraksi Demokrat ini menggelar reses dengan suasana dialog terbuka yang kental dengan nuansa kekeluargaan.
Masyarakat Atoga Timur memanfaatkan momen ini untuk mencurahkan kegelisahan mereka, terutama terkait mitigasi bencana. Curah hujan yang tinggi belakangan ini menyebabkan beberapa rumah ibadah terdampak banjir, dan warga menuntut solusi permanen dari pemerintah provinsi.
"Reses bagi saya adalah ruang mendengar yang jujur. Ketika warga bicara soal rumah ibadah yang rusak atau alat pertanian yang kurang, itu adalah jeritan kebutuhan dasar. Saya di sini untuk memastikan amanah ini tidak terputus di tengah jalan," ungkap Angel.
Poin-poin krusial yang ia catat meliputi:
Rehabilitasi Fasilitas Religi: Perbaikan rumah ibadah pasca-banjir.
Konektivitas Wilayah: Perbaikan ruas jalan provinsi yang strategis.
Kesejahteraan Petani: Pengadaan alat mesin pertanian (Alsintan) untuk mendorong swasembada pangan lokal.
Kepastian Hukum: Penuntasan masalah tapal batas wilayah yang sering memicu konflik sosial.
Geliat Serentak di Berbagai Titik: Dari Kotamobagu Hingga Pinolosian
Semangat menjemput bola juga ditunjukkan oleh deretan legislator lainnya yang tersebar di wilayah BMR.
Berikut adalah rangkuman perjalanan aspirasi yang dirangkum:
1. Feramitha Mokodompit di Motoboi Besar Di pusat Kota Kotamobagu, tepatnya di Kelurahan Motoboi Besar, Feramitha Mokodompit berfokus pada pemberdayaan pemuda dan pendidikan. Ia melihat potensi besar Kotamobagu sebagai kota jasa yang membutuhkan intervensi pemerintah provinsi dalam penyediaan pelatihan kerja dan beasiswa bagi siswa kurang mampu namun berprestasi.
2. Hj. Muslimah Mongilong di Desa Kombot Wilayah pesisir Bolsel tidak luput dari perhatian. Di Desa Kombot, Kecamatan Pinolosian, Hj. Muslimah Mongilong menyerap aspirasi nelayan dan kebutuhan infrastruktur pantai. Masyarakat berharap adanya bantuan alat tangkap modern dan pembangunan pemecah ombak guna melindungi pemukiman warga dari abrasi.
3. Harry Edward Porung di Desa Lolak Sebagai pusat pemerintahan Bolmong, Lolak menjadi titik krusial bagi Harry Edward Porung. Masalah tata ruang kota dan sinkronisasi pembangunan antara kabupaten dan provinsi menjadi topik hangat. Ia mendorong agar pembangunan gedung-gedung pemerintah juga diimbangi dengan perbaikan drainase kota yang mumpuni.
4. Seska Budiman di Desa Bongkudai Di daratan tinggi Boltim, Seska Budiman menemui petani sayur-mayur. Masalah distribusi pupuk bersubsidi dan stabilitas harga pasar menjadi aspirasi utama. Seska berjanji akan membawa masalah ini ke komisi terkait di DPRD Sulut guna mencari solusi lintas sektor.
5. Dhea Lumenta & Muliadi Paputungan di Kotamobagu Selatan. Dua legislator ini menyisir wilayah Kotamobagu Selatan. Dhea Lumenta fokus pada isu kesehatan ibu dan anak serta penguatan UMKM perempuan, sementara Muliadi Paputungan di Desa Sinindian menerima usulan perbaikan jalan lingkungan dan penerangan jalan umum (PJU) yang dinilai masih minim.
Analisis: Mengapa Reses BMR Tahun Ini Begitu Krusial?
Melihat masifnya gerakan para legislator di BMR, ada beberapa poin analisis yang bisa ditarik:
Pertama, Sinkronisasi Data Kemiskinan dan Infrastruktur. Selama ini, sering terjadi mismatch antara data pemerintah provinsi dan kebutuhan riil di lapangan. Dengan turunnya legislator, data-data "mentah" dari masyarakat bisa langsung dikonfrontir dengan program pemerintah yang sedang berjalan.
Kedua, Fungsi Pengawasan (Check and Balances). Keterlibatan Raski Mokodompit dalam Pansus LKPJ memberikan sinyal kuat bahwa DPRD ingin memastikan kinerja Gubernur tidak hanya indah di atas kertas, tapi nyata di lapangan. Reses menjadi alat verifikasi terhadap klaim-klaim keberhasilan pembangunan daerah.
Ketiga, Persiapan Anggaran Perubahan. Hasil reses ini nantinya akan dikonversi menjadi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Pokir inilah yang akan menjadi "senjata" para legislator dalam memperjuangkan alokasi dana pada APBD Perubahan maupun APBD Induk tahun berikutnya.
Harapan Masyarakat Totabuan
Masyarakat Bolaang Mongondow Raya menaruh harapan besar di pundak para wakil rakyat ini. BMR, sebagai wilayah dengan luas geografis yang signifikan di Sulawesi Utara, membutuhkan perhatian ekstra, terutama dalam hal pemerataan infrastruktur dibanding wilayah Minahasa Raya.
Sinergi yang didorong oleh Raski Mokodompit dan aksi nyata dari Angel Wenas serta rekan-rekan lainnya diharapkan bukan sekadar pemanis di media massa. Publik menunggu realisasi dari janji-janji yang dicatat di bawah tenda-tenda sederhana saat reses berlangsung.
Agenda Reses I tahun 2026 ini membuktikan bahwa jalur komunikasi politik di Sulawesi Utara tetap terjaga. Dari perbaikan jalan di Lolak hingga bantuan di Atoga Timur, setiap suara adalah mandat. Para legislator ini telah menunjukkan komitmennya, kini bola ada di tangan Pemerintah Provinsi untuk mengeksekusi aspirasi tersebut menjadi aksi nyata. (ADVETORIAL)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar