Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI, Akhmad Anang Hernady, S.H., dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulut yang digelar pada Selasa (2/6/2026).
Dalam penyampaiannya, Akhmad Anang Hernady menjelaskan bahwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, laporan keuangan yang disajikan Pemprov Sulut telah memenuhi standar yang ditetapkan.
"Pemprov Sulut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk LKPD tahun 2025," ujar Akhmad di hadapan anggota dewan dan jajaran kepala perangkat daerah.
Catatan Internal yang Harus Ditindaklanjuti
Meski memberikan predikat tertinggi, BPK RI tetap memberikan sejumlah catatan strategis. Akhmad mengungkapkan bahwa tim pemeriksa masih menemukan beberapa persoalan terkait sistem pengendalian intern serta tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kendati demikian, BPK menegaskan bahwa temuan-temuan tersebut tidak berdampak material atau memberikan pengaruh yang signifikan terhadap validitas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
Sebagai langkah perbaikan ke depan, BPK RI memberikan tenggat waktu yang tegas kepada jajaran Pemprov Sulut untuk segera menyelesaikan rekomendasi yang tertera dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
"Kami mengingatkan jajaran Pemprov Sulut untuk segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut paling lambat 60 hari setelah LHP diserahkan," tegas Akhmad.
Rekor Sejak Tahun 2014
Pencapaian kali ini memperpanjang catatan impresif Pemprov Sulut di bawah nakhoda kepemimpinan daerah. Dengan hasil ini, Sulawesi Utara tercatat sukses menjaga tradisi opini WTP secara konsisten dan tanpa terputus sejak tahun 2014 silam.
Prestasi ini menjadi indikator kuat komitmen transparansi dan akuntabilitas jajaran pemerintah daerah dalam mengelola sirkulasi anggaran pendapatan dan belanja daerah demi kesejahteraan masyarakat Bumi Nyiur Melambai. (Olvie)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar