Newsblessing.com, SULUT— Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Michaela Elsiana Paruntu (MEP), menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk mengawal sederet aspirasi krusial yang disuarakan Gerakan Masyarakat Sulut Sejahtera (Gemass). Isu mulai dari praktik korupsi, mafia tanah, hingga tata kelola pariwisata menjadi poin utama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi yang digelar di Ruang Serbaguna DPRD Sulut, Selasa (10/3).
Dalam rapat tersebut, Michaela didampingi oleh sejumlah anggota DPRD lintas komisi, di antaranya Louis Schramm, Ruslan Gani, dan Rhesa Waworuntu.
"Masalah korupsi maupun mafia tanah seringkali menjadi aspirasi yang kami terima. Ini akan menjadi perhatian serius (concern) bagi kami untuk didalami dan dikonsultasikan lebih lanjut dengan pemerintah daerah," ujar Michaela dalam keterangannya.
Soroti Perda Adat dan Infrastruktur
Selain isu hukum, politisi Partai Golkar ini merespons positif usulan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Adat. Menurutnya, DPRD akan melakukan kajian mendalam untuk menjadikan regulasi tersebut sebagai inisiatif lembaga demi memperkuat pelestarian budaya lokal.
Terkait masalah infrastruktur, DPRD Sulut mendesak pemerintah provinsi dan pusat untuk memperketat pengawasan pembangunan jalan. Salah satu poin spesifik yang ditekankan adalah pengaturan jam operasional kendaraan kontainer yang diwajibkan melintasi jalan tol guna mengurangi beban jalan nasional.
Rekomendasi Kebijakan dan Sosial
Berdasarkan hasil RDP, DPRD Sulut merumuskan sejumlah rekomendasi strategis kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, antara lain:
- Pengawasan Penyakit Masyarakat: Mendesak pengetatan jam operasional tempat hiburan malam melalui Surat Edaran Gubernur, serta pemberantasan judi online dan prostitusi.
- Kesejahteraan Sosial: Mengawal realisasi program bantuan 15.000 unit rumah agar tepat sasaran dan meninjau kembali kebijakan insentif bagi rohaniwan serta kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
- Tata Kelola Pariwisata: Mendorong optimalisasi destinasi unggulan seperti Bunaken agar memiliki daya saing nasional yang lebih kuat.
- Etika Publik: Mengimbau penggunaan bahasa publik yang bijaksana terkait pelabelan halal dan non-halal demi menjaga kerukunan antarumat beragama.
Sikap Humanis Hadapi Kritik
Meski jalannya diskusi sempat memanas dengan kritik tajam dari perwakilan masyarakat, Michaela menanggapi hal tersebut dengan tenang. Ia menyatakan tidak merasa tersinggung dan justru menganggap kritik sebagai masukan konstruktif untuk memperbaiki kinerja legislatif.
"Di balik peran kami, kami juga manusia yang penuh kekurangan. Bersama masyarakatlah kami diperlengkapi. Data dan fakta yang dibawa masyarakat menjadi dasar bagi kami untuk memperjuangkan hak rakyat di tingkat pemerintahan," pungkasnya.
Rapat tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance), transparan, dan akuntabel di Sulawesi Utara.
(*/Olvie)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar