Newsblessing.com, SULUT - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara resmi menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025, Kamis (23/4/2026).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiskus Andi Silangen ini, menjadi momentum krusial yang menandai berakhirnya masa persidangan kedua tahun 2026 sekaligus pembukaan masa persidangan ketiga. (Olvie)
Catatan Strategis Pansus: Dari Sektor Kesehatan hingga Jalan Rusak
Ketua Pansus LKPJ, Raski Mokodompit, SH, dalam laporannya menegaskan pentingnya capaian kinerja perangkat daerah yang terukur dan transparan. Sejumlah poin strategis menjadi sorotan utama legislatif untuk segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi, di antaranya:
- Pendidikan: Perluasan akses kesetaraan Paket A dan C secara gratis melalui Dinas Pendidikan Daerah.
- Kesehatan: Mendorong RSUD Manembo-nembo sebagai model kemandirian dalam pengelolaan anggaran.
- Ketahanan Pangan & Digitalisasi: Penguatan sistem peringatan dini untuk stabilitas pangan serta aktivasi kembali seluruh situs web OPD agar sesuai standar pusat.
- Infrastruktur: Perbaikan jalan provinsi yang rusak, khususnya ruas Kotamobagu-Upai yang memerlukan penanganan mendesak dari Dinas PUPR.
Raski juga memberikan pesan menohok kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tetap inovatif namun tetap berada dalam garis komando yang benar.
"Pansus mengajak seluruh OPD untuk berinovasi. Berpikirlah seperti pemimpin, tetapi tidak bertindak seperti pemimpin, karena perlu diingat bahwa pemimpin Perangkat Daerah di Sulawesi Utara adalah Gubernur Yulius Selvanus," tegas Raski.
Respon Gubernur: Siap Kawal Aspirasi di Anggaran Perubahan
Menanggapi rekomendasi tersebut, Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, memberikan apresiasi tinggi atas kerja kritis Pansus dalam membedah kinerja eksekutif secara mendalam.
Menurut Gubernur yang akrab disapa YSK ini, rekomendasi dewan adalah "navigasi" penting demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Ia menegaskan, aspirasi masyarakat yang belum terakomodasi dalam APBD 2026 akan diupayakan masuk melalui mekanisme anggaran perubahan.
"Kami menyambut baik setiap catatan Pansus. Fokus kami saat ini termasuk mencari solusi bagi guru, Tenaga Harian Lepas (THL), hingga PPPK," ujar Gubernur Yulius.
Lebih lanjut, Gubernur mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjalin koordinasi tingkat pusat untuk memperjuangkan nasib tenaga pengajar dan medis di Bumi Nyiur Melambai.
"Kami bahkan sudah berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah terkait kuota pengangkatan CPNS bagi guru dan tenaga kesehatan," tambahnya.
Semangat Mapalus dan Gerbang Pasifik
Di akhir sambutannya, Gubernur yang didampingi Wakil Gubernur Victor Mailangkay mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga semangat Mapalus (gotong royong khas Sulut).
Ia berharap harmonisasi antara legislatif dan eksekutif terus terjaga demi memaksimalkan potensi Sulawesi Utara sebagai gerbang Pasifik yang maju dan berkelanjutan.
Selain agenda LKPJ, paripurna ini juga merangkum laporan kinerja Alat Kelengkapan Dewan (AKD) serta laporan pelaksanaan reses anggota legislatif.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar