Newsblessing.com, SULUT – Masalah pendidikan di Sulawesi Utara (Sulut) tengah menjadi sorotan tajam. Sebanyak 39.349 anak di Bumi Nyiur Melambai dilaporkan putus sekolah, mulai dari tingkat SD hingga SMA/SMK. Kondisi ini memicu desakan keras dari pihak legislatif kepada Pemerintah Provinsi.
Persoalan ini mencuat dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2025 yang digelar di Gedung DPRD Sulut, Rabu (15/4/2026).
Sorotan Tajam Legislator
Anggota DPRD Sulut, Jeane Laluyan, secara lugas mempertanyakan efektivitas program pemerintah provinsi dalam menekan angka anak putus sekolah. Menurutnya, jumlah puluhan ribu anak yang kehilangan akses pendidikan bukan sekadar statistik, melainkan ancaman bagi kualitas sumber daya manusia Sulut di masa depan.
"Kami mempertanyakan keseriusan pemerintah. Harus ada langkah nyata, bukan sekadar pendataan," tegas Jeane dalam rapat tersebut.
Faktor Ekonomi dan Geografis Jadi Pemicu
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut, Dr. Femmy J. Suluh, M.Si, memaparkan data bahwa total 39.349 anak yang tidak bersekolah setara dengan 1,3 persen dari total populasi penduduk Sulawesi Utara.
Berdasarkan hasil evaluasi di lapangan, Femmy membeberkan tiga penyebab utama fenomena ini:
- Himpitan Ekonomi: Banyak anak yang terpaksa meninggalkan bangku sekolah untuk membantu ekonomi keluarga. Mereka memilih bekerja demi mendapatkan penghasilan instan.
- Kendala Geografis: Akses menuju satuan pendidikan di beberapa wilayah masih sulit ditembus.
- Infrastruktur: Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan di daerah terpencil yang belum merata.
"Faktor ekonomi mendominasi. Anak-anak merasa lebih perlu bekerja untuk membantu orang tua daripada melanjutkan sekolah," ujar Femmy.
DPRD Desak Terobosan Baru
Melihat kondisi yang mengkhawatirkan ini, pihak DPRD Sulut meminta Pemprov tidak hanya terpaku pada pemaparan data di atas kertas. Pansus mendesak adanya program intervensi yang menyasar langsung akar masalah, seperti pemberian beasiswa tepat sasaran atau pembangunan fasilitas sekolah jarak jauh.
Pihak legislatif berharap pada sisa tahun anggaran ini, Pemprov Sulut mampu menghadirkan strategi konkret agar angka putus sekolah tidak semakin membengkak dan memastikan hak pendidikan anak-anak di Sulawesi Utara terpenuhi tanpa terkendala biaya maupun jarak.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar