Newsblessing.com, SULUT – Infrastruktur digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menuai kritik pedas dari parlemen. Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut, Priscilla Cindy Wurangian, menyoroti performa Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfo) yang dianggap belum maksimal dalam menunjang kerja-kerja birokrasi dan pelayanan publik.
Dalam rapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur TA 2025 di Gedung DPRD Sulut, Senin (13/4/2026), Cindy mengungkapkan kekesalannya terkait kendala teknis yang kerap menghambat rapat koordinasi secara daring.
WFH Jadi 'Libur Paksa' Akibat Internet Buruk
Cindy menyentil penggunaan aplikasi pertemuan daring yang tidak profesional karena sering terputus. Hal ini menurutnya sangat ironis bagi instansi pemerintahan.
"Bayar Zoom itu tidak sampai Rp 2 juta per tahun. Anggaran pasti mampu, tapi sepertinya perhatian ke situ yang terlewatkan. Kalau tidak dibenahi, WFH (Work From Home) ini malah jadi hari libur buat kita semua karena rapat selalu terputus setiap 45 menit akibat koneksi tidak stabil," tegas Cindy dengan nada bicara yang lugas.
Politisi ini menambahkan bahwa kondisi tersebut sangat kontradiktif dengan ambisi Pemprov Sulut yang tengah gencar mempromosikan pariwisata dan digitalisasi desa. Menurutnya, mustahil bicara konektivitas di pelosok jika di gedung tempat pengambilan keputusan anggaran saja koneksi internet masih terseok-seok.
Web OPD Banyak yang 'Eror', Data RPJMD Dipertanyakan
Tak hanya soal koneksi, Cindy juga membongkar adanya ketimpangan data antara dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan realitas di lapangan.
Meski dalam dokumen diklaim bahwa pencapaian pelayanan publik online dan situs web perangkat daerah sudah mencapai 100%, fakta menunjukkan banyak situs web Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak bisa diakses atau minim konten.
Respons Dinas Kominfo: Sedang Evaluasi Besar-besaran
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Dinas Kominfo Sulut, Dr. Zainudin Saleh Hilimi, menjelaskan bahwa pihaknya sedang melakukan evaluasi total terkait pengadaan jasa internet. Masalah distribusi bandwidth yang belum merata disebut sebagai dampak dari masa transisi pengadaan.
Mengenai urusan aplikasi Zoom, Zainudin mengklaim Kominfo sebenarnya telah memiliki akun berbayar. Ia pun meminta OPD lain untuk lebih aktif berkoordinasi dengan Kominfo guna menghindari kendala teknis serupa di masa mendatang.
"Kami juga tengah melakukan asistensi intensif untuk menghidupkan kembali portal web yang sempat tidak aktif karena kendala tenaga ahli tahun lalu. Kami optimis target RPJMD akan tercapai dengan standarisasi tampilan situs yang baru," jelas Zainudin.
Pihak Pansus DPRD Sulut menegaskan bahwa infrastruktur digital adalah tulang punggung pelayanan publik modern. Mereka berharap masalah klasik ini segera tuntas agar transparansi dan efisiensi kerja pemerintahan benar-benar terwujud.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar