Newsblessing.com, SULUT – Rapat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2025 berlangsung dengan tensi tinggi di Gedung Cengkih, Senin (13/4/2026). Anggota DPRD Sulut, Louis Schramm, melayangkan kritik tajam terhadap sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra kerja Komisi I dan II.
Dalam rapat tersebut, politisi vokal dari Fraksi Partai Gerindra ini menyoroti berbagai persoalan klasik yang tak kunjung tuntas, mulai dari infrastruktur digital yang buruk hingga realisasi aspirasi masyarakat yang dinilai mandek.
Persoalan Internet yang Dianggap 'Hantu'
Sorotan utama Schramm tertuju pada kualitas layanan internet di lingkungan Pemprov Sulut, termasuk di Gedung DPRD dan fasilitas kesehatan. Ia menilai masalah ini bukan sekadar kendala teknis, melainkan hambatan serius bagi pelayanan publik yang bersifat darurat.
"Internet ini barang tidak jelas, seperti 'hantu'. Saat ada pemeriksaan dibuka, setelah itu ditutup lagi. Dampaknya fatal, rumah sakit daerah sulit berkoordinasi dengan rumah sakit rujukan di Jakarta untuk tindakan operasi," tegas Schramm dengan nada tinggi.
Sebagai solusi, ia mendesak agar pengelolaan internet dikembalikan ke masing-masing SKPD agar lebih transparan dan tidak menjadi temuan berulang setiap tahunnya.
Sindiran 'Film Horor' di Kantor Satpol PP
Tak hanya soal digitalisasi, kondisi fisik kantor Satpol PP pun tak luput dari kritik pedas. Schramm menggambarkan gedung kantor tersebut dalam kondisi yang memprihatinkan dan tidak terawat.
"Kantor Satpol PP itu lebih mirip lokasi syuting film horor. Banyak pohon beringin tua yang tidak diurus, bahkan sampai ada yang tumbang menimpa pos jaga," sindirnya.
Soroti Isu Nepotisme Paskibraka dan Anggaran Protokoler
Beberapa instansi lain juga mendapat rapor merah dari Schramm, di antaranya:
- Seleksi Paskibraka: Adanya dugaan nepotisme dalam proses seleksi. Ia meminta prestasi nasional tidak dijadikan alibi untuk menutupi rendahnya kualitas baris-berbaris di tingkat daerah yang sempat viral.
- Biro Hukum: Kritik atas alasan ketiadaan anggaran untuk konsultasi ke Kemendagri.
- Biro Adpim: Mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak mengorbankan fungsi protokoler Gubernur. "Jangan sampai Gubernur berjalan sendiri tanpa pendampingan yang jelas," tambahnya.
Kekecewaan Terhadap Bappeda Soal Pokir
Kritik paling menohok diarahkan kepada Kepala Bappeda Sulut, Elvira Katuuk. Schramm mengaku kecewa karena aspirasi masyarakat melalui Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan sering kali "menguap" saat pelaksanaan di lapangan.
“Kami turun reses menjanjikan pembangunan kepada rakyat, tapi saat eksekusi justru hilang. Kalau memang tidak mampu, sampaikan terus terang. Jangan biarkan kami menjadi beban moral saat bertemu konstituen,” tukasnya.
Di akhir penyampaiannya, Louis Schramm menegaskan bahwa evaluasi ini harus menjadi pengingat bagi seluruh perangkat daerah untuk menjaga integritas dan bekerja selaras dengan visi-misi Gubernur demi kemajuan masyarakat "Bumi Nyiur Melambai". (Olvie)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar