Newsblessing.com, SULUT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara resmi menggelar Rapat Paripurna penting pada Selasa (23/6). Agenda utama sidang kali ini berfokus pada penyampaian Nota Penjelasan Gubernur mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, sekaligus mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi dewan.
Jalannya sidang paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus A. Silangen, Sp.B.KBD, didampingi jajaran Wakil Ketua Dewan, yakni dr. Michaela Elsiana Paruntu, MARS, Royke Anter, SE.ME, dan Stella Runtuwene, Amd.Sek. Dari pihak eksekutif, hadir Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE bersama Wakil Gubernur Dr. Johanis Victor Mailangkay, SH.MH, unsur Forkopimda, anggota legislatif, serta jajaran pejabat eselon di lingkup Pemprov Sulut.
Dalam orasi penyampaiannya, Gubernur Yulius Selvanus memberikan apresiasi mendalam kepada pimpinan dan seluruh anggota legislatif atas terselenggaranya sidang ini. Ia menegaskan bahwa momentum ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban birokrasi, melainkan cerminan dari kemitraan yang solid demi pembangunan Bumi Nyiur Melambai.
"Momentum ini tentunya merupakan cerminan sinergitas yang kokoh dan kemitraan strategis yang terus terjalin harmonis demi keberlanjutan roda pembangunan di Bumi Nyiur Melambai," ujar Gubernur di hadapan forum rapat.
Yulius menambahkan, pertanggungjawaban APBD 2025 merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan publik. Di tengah tantangan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Sulawesi Utara dinilai berhasil menjaga ketahanan fiskal secara sehat, produktif, dan terkendali sepanjang tahun lalu.
Realisasi Anggaran dan Penguatan Aset Daerah
Berdasarkan data keuangan yang dipaparkan, realisasi pendapatan daerah Sulawesi Utara hingga akhir 2025 menembus angka Rp3,65 triliun, atau setara dengan 96,38 persen dari target. Sementara itu, realisasi belanja daerah terserap sebesar Rp3,32 triliun (91,36 persen). Kinerja ini menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) positif sebesar Rp177,13 miliar yang mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola kas daerah.
Kondisi neraca keuangan daerah juga menunjukkan tren penguatan signifikan. Total aset Pemprov Sulut dilaporkan melesat menjadi Rp11,49 triliun, naik sekitar Rp710 miliar dibandingkan posisi tahun sebelumnya yang berada pada angka Rp10,78 triliun. Pada saat yang sama, struktur keuangan daerah kian sehat setelah Pemprov berhasil memangkas nilai kewajiban (utang) secara drastis dari Rp1,26 triliun menjadi Rp849 miliar.
Indikator Makro: Pertumbuhan Ekonomi Melejit, Kemiskinan Ditekan
Gubernur menekankan bahwa akuntabilitas angka-angka anggaran tersebut harus linier dengan peningkatan taraf hidup masyarakat. Terbukti, sepanjang tahun 2025, indikator makro pembangunan di Sulawesi Utara menunjukkan performa impresif di atas rata-rata nasional.
Beberapa rapor hijau pembangunan Sulut pada tahun 2025 di antaranya:
- Pertumbuhan Ekonomi: Tumbuh dinamis di angka 5,66 persen, berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen.
- Angka Kemiskinan: Berhasil ditekan ke level 6,62 persen, jauh lebih rendah dibanding rata-rata nasional yang bertengger di angka 8,25 persen.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): Mengalami penurunan dari posisi 5,85 persen menjadi 5,78 persen.
- Inflasi Daerah: Terkendali ketat di angka 1,23 persen, jauh di bawah inflasi nasional yang mencapai 2,92 persen.
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Melesat naik menjadi 76,32, mengungguli capaian nasional sebesar 75,90.
Selain perbaikan di sektor ekonomi dan kesehatan—termasuk penurunan tren stunting secara konsisten sejak 2021—kesejahteraan sektor primer turut terdongkrak. Nilai Tukar Petani (NTP) meroket dari 114,14 pada tahun 2024 menjadi 125,21 pada tahun 2025. Tren positif ini diikuti Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang menguat ke level 112,17.
Rentetan Prestasi dan Opini WTP ke-12 Kali
Kerja keras jajaran Pemprov Sulut sepanjang tahun anggaran 2025 berbuah apresiasi tinggi di tingkat regional maupun nasional. Salah satu pencapaian monumental yang dicatatkan adalah keberhasilan Sulut menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mengundangkan Peraturan Daerah tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja lokal.
Atas inovasi dan kinerja tersebut, Bumi Nyiur Melambai diganjar penghargaan Terbaik I Tingkat Provinsi untuk Kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting di Regional Sulawesi pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026, serta Terbaik II untuk cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Puncaknya, laporan keuangan Pemprov Sulut tahun anggaran 2025 kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Raihan ini menjadi WTP ke-12 yang diraih secara berturut-turut oleh Provinsi Sulawesi Utara.
Menutup penjelasannya, Gubernur mengingatkan agar capaian-capaian fantastis ini tidak membuat seluruh elemen pemerintahan berpuas diri. Evaluasi APBD 2025 ini harus dijadikan batu loncatan untuk mengoptimalkan pengawasan internal, menaikkan kualitas belanja yang berorientasi hasil, serta memastikan setiap rupiah anggaran negara berdampak nyata pada kesejahteraan publik.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar