Newsblessing.com, SULUT – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengkritik keras minimnya alokasi anggaran untuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulut.
Dalam rapat pembahasan bersama mitra kerja baru-baru ini, terungkap bahwa total anggaran belanja dinas tersebut hanya menyentuh angka Rp 14 miliar.
Anggota Komisi III DPRD Sulut, Amir Liputo, membeberkan bahwa mayoritas dari total anggaran tersebut justru habis untuk membiayai belanja pegawai.
"Dari Rp 14 miliar itu, sekitar Rp 12 miliar tersedot untuk belanja pegawai bagi 57 aparatur. Sisa anggaran untuk pelaksanaan program di lapangan menjadi sangat terbatas," ujar Amir.
Soroti Kinerja UPTD dan Desakan Bubarkan
Melihat ketimpangan porsi anggaran tersebut, Amir pun mempertanyakan efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah naungan Dinas ESDM. Ia menilai, di tengah banyaknya persoalan sektor energi di Sulut, anggaran seminim itu tidak akan mampu berbuat banyak jika tata kelola kelembagaannya tidak efisien.
“Fungsi UPTD harus jelas. Kalau memang sudah tidak lagi dibutuhkan, lebih baik dibubarkan saja. Dengan anggaran seminim ini, apa yang bisa dilakukan? Padahal Sulawesi Utara punya banyak persoalan di sektor ESDM,” tegasnya.
Amir juga mendesak Dinas ESDM untuk bersikap proaktif mempertanyakan kebijakan ini, serta mengecek apakah usulan penambahan anggaran sudah diajukan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar program-program strategis tidak mandek.
Masalah Lampu Jalan dan Sektor Strategis
Senada dengan Amir, Anggota Komisi III Roy Roring menyoroti salah satu program yang menyentuh langsung masyarakat, yakni Penerangan Jalan Umum (PJU).
Ia meminta Dinas ESDM mempererat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar program PJU terintegrasi secara merata hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan. Salah satu yang mendesak adalah penanganan 49 titik lampu jalan yang saat ini sangat dibutuhkan warga.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Sulut, Berty Kapojos, meminta Dinas ESDM bergerak cepat menyusun rincian kebutuhan anggaran yang riil. Data tersebut nantinya akan menjadi modal bagi DPRD untuk mengawal anggaran di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.
“Anggaran awal yang dibutuhkan sebenarnya berapa? Silakan masukkan secara rinci supaya bisa kami formulasikan menjadi rekomendasi resmi ke TAPD,” tutur Berty.
Dampak Anggaran Minim bagi Sulut:
DPRD Sulut menilai sektor energi dan sumber daya mineral merupakan pilar strategis bagi bumi nyiur melambai. Jika anggaran terus dipangkas, Komisi III mengkhawatirkan sejumlah program krusial akan lumpuh, di antaranya:
- Pengawasan tambang yang kurang optimal.
- Penyusupan program Energi Baru Terbarukan (EBT) yang terhambat.
- Perbaikan dan pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) bagi keselamatan masyarakat yang tidak maksimal. (Olvie)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar