Gubernur Yulius Hadiri Penyerahan Rekomendasi Kemenko Kumham Imipas, Perkuat Sinergi Asta Cita

Newsblessing.com, JAKARTA — Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E., menghadiri secara langsung forum strategis Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Tahun 2026 yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) RI di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/11).

​Kehadiran orang nomor satu di Sulawesi Utara ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menyelaraskan program pembangunan lokal dengan visi besar nasional, khususnya Asta Cita di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

​Dalam acara tersebut, Menko Kumham Imipas RI, Yusril Ihza Mahendra, menyerahkan total 37 rekomendasi kebijakan strategis kepada jajaran 50 kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah yang hadir.

​Dalam arahannya, Menko Yusril menegaskan bahwa kementerian koordinator hadir untuk menjalankan fungsi sinkronisasi kebijakan secara konkret dan riil di lapangan. Ia mengingatkan para pimpinan instansi, baik pusat maupun daerah, agar memahami secara mendalam setiap hambatan kebijakan, pihak yang bertanggung jawab, serta langkah cepat yang harus diambil demi penyelesaian masalah lintas sektor yang terpadu.

​Menko Yusril juga berpesan kepada seluruh jajaran penyelenggara negara untuk senantiasa menjaga marwah serta tanggung jawab moral pemerintahan. Menurutnya, mengawal kebijakan pemerintah berarti memastikan setiap langkah memiliki landasan hukum yang sah dan tertib administrasi, sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

​Ia menekankan bahwa tolok ukur keberhasilan sebuah rekomendasi kebijakan bukan terletak pada seberapa tebal dokumen yang dihasilkan, melainkan efektivitasnya dalam membantu instansi mengambil keputusan yang tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat. Menko Yusril pun menginstruksikan agar seluruh rekomendasi yang dibagikan tidak hanya menjadi arsip, melainkan wajib ditindaklanjuti secara nyata melalui rencana aksi dan pemantauan berkala.

​Menanggapi arahan tersebut, Gubernur Yulius Selvanus menyatakan kesiapan jajarannya untuk langsung mengimplementasikan poin-poin penting dari rekomendasi kebijakan tersebut di Bumi Nyiur Melambai. Sebagai wilayah beranda strategis di kawasan timur Indonesia, Pemprov Sulut berkomitmen memastikan seluruh kebijakan di sektor hukum, perlindungan HAM, pelayanan keimigrasian, hingga pemasyarakatan berjalan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

​Gubernur menegaskan, pemerintah daerah akan terus memperketat koordinasi, mengevaluasi efektivitas regulasi, serta menghadirkan kepastian hukum yang berdampak langsung bagi peningkatan taraf hidup masyarakat Sulawesi Utara.

​Forum penting ini turut dihadiri oleh Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga penegak hukum, serta sejumlah kepala daerah dari berbagai penjuru tanah air. Melalui keikutsertaan ini, Sulawesi Utara siap mengokohkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta berorientasi pada pelayanan prima kepada masyarakat.

(*/Olvie)


View:504

Lebih baru Lebih lama