Newsblessing.com, SULUT – Sorotan tajam tertuju pada Terminal Tipe A Liwas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Komisi III DPRD Sulawesi Utara bersama Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sulut, Selasa (27/1/2026). Proyek yang menelan anggaran fantastis senilai Rp 12,9 miliar tersebut dinilai menjadi simbol pemborosan uang negara karena tak kunjung beroperasi sesuai fungsinya.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III, Berty Kapojos, bersama Wakil Ketua Nick Lomban dan Sekretaris Yongkie Limen, sejatinya membahas capaian program 2025 dan rencana kerja 2026. Namun, kondisi Terminal Liwas yang "mati suri" menjadi isu paling panas yang mencuat di ruang rapat.
Gedung Megah Hanya Jadi Kantor
Anggota Komisi III, Amir Liputo, meluapkan keprihatinannya saat melihat fasilitas publik tersebut justru terbengkalai. Ia menegaskan bahwa tujuan awal pembangunan terminal untuk melayani bus Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) harus segera direalisasikan.
"Sangat disayangkan jika pembangunan yang menggunakan uang rakyat ini sia-sia. Kondisinya semakin memprihatinkan karena tidak difungsikan. Jangan sampai ini hanya jadi monumen pemborosan," tegas Liputo.
Senada dengan itu, Yongkie Limen mempertanyakan kendala teknis yang menghambat operasional terminal. Pasalnya, bangunan yang seharusnya menjadi pusat hilir mudik bus AKAP itu, saat ini justru hanya dialihfungsikan sebagai kantor operasional BPTD Kelas II Sulut.
Masalah Akses Jalan Jadi Penghambat
Menanggapi cecaran legislatif, Kasie Sarana dan Angkutan Jalan BPTD Kelas II Sulut, Yanuar Thamrin, angkat bicara. Ia mengungkapkan bahwa kendala utama bukan pada bangunan, melainkan aksesibilitas.
- Penyebab: Akses jalan menuju terminal belum disiapkan oleh Pemerintah Daerah.
- Dampak: Bus sulit masuk ke area terminal, sehingga operasional pelayanan transportasi darat terhenti total.
Sidak Subsidi DAMRI
Selain polemik Terminal Liwas, pertemuan ini juga membedah penyaluran subsidi bagi armada DAMRI yang melayani rute antar kota dan kabupaten di Sulut.
Tak ingin hanya menerima laporan di atas kertas, Komisi III berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan. Mereka ingin memastikan bahwa bus DAMRI benar-benar melayani masyarakat di jalur-jalur yang telah ditentukan secara rutin.
"Kami akan turun langsung mengecek ke beberapa rute pelayanan untuk membuktikan apakah subsidi ini benar-benar menyentuh masyarakat atau tidak," pungkas tim Komisi III. (Olvie)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar