Newsblessing.com, SULUT – Persoalan konektivitas di wilayah kepulauan Nusa Utara (Sitaro, Sangihe, dan Talaud) menjadi sorotan tajam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Sulawesi Utara bersama Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kementerian Perhubungan, Selasa (27/1/2026).
Legislator fraksi PDI Perjuangan, Tonni Supit, tampil agresif mempertanyakan efektivitas pelayanan transportasi laut dan darat. Ia menegaskan agar skema subsidi yang diberikan pemerintah pusat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tanpa memberikan beban biaya yang tinggi.
Soroti Status Kapal Hibah dan Subsidi ASDP
Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi III Berty Kapoyos tersebut, Tonni Supit secara khusus mencecar pihak kementerian terkait status operasional kapal penyeberangan (KMP) yang telah dihibahkan ke pemerintah daerah.
"Kami mempertanyakan kolaborasi angkutan darat dan laut, terutama mengenai subsidi ASDP. Banyak aset kapal milik kementerian yang statusnya sudah dialihkan ke daerah, namun bagaimana dengan jaminan subsidinya? Jangan sampai operasionalnya justru membebani masyarakat kepulauan," tegas mantan Bupati Sitaro tersebut.
Menurut Supit, kepastian subsidi sangat krusial agar tarif angkutan tetap terjangkau, mengingat mobilitas warga di Sangihe, Sitaro, dan Talaud sangat bergantung pada armada-armada perintis tersebut.
Akses KSPN Harus Terintegrasi
Selain masalah penyeberangan, Tonni juga menyoroti layanan Angkutan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Ia meminta agar integrasi antara bus DAMRI dan kapal penyeberangan diperkuat guna mendukung sektor pariwisata sekaligus ekonomi kerakyatan.
"Layanan KSPN ini kan bersubsidi untuk mempermudah akses. Kami di DPRD ingin memastikan koordinasi antara pusat dan daerah berjalan searah agar tidak ada tumpang tindih kebijakan," imbuhnya.
Jawaban Pihak Kementerian
Menanggapi hal tersebut, perwakilan BPTD Kementerian Perhubungan, Nicklan, menjelaskan bahwa program kerja tahun 2026 tetap memprioritaskan layanan perintis. Terkait status kapal, Nicklan membenarkan bahwa meski beberapa unit KMP telah diserahkan statusnya ke pemerintah daerah, dukungan anggaran subsidi tetap menjadi komitmen pusat.
"Untuk subsidi, kami pastikan masih bersumber dari Kementerian Perhubungan. Hal ini bertujuan agar layanan transportasi di daerah tetap berjalan optimal tanpa mengabaikan keterjangkauan harga tiket bagi masyarakat," jelas Nicklan di hadapan pimpinan dan anggota Komisi III.
Rapat yang berlangsung dinamis ini juga dihadiri oleh Sekretaris Komisi III Nick Lomban dan Wakil Ketua Yongkie Limen, yang turut mengawal rencana strategis perhubungan di Sulawesi Utara untuk tahun anggaran 2026.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar