Kekecewaan Cindy memuncak saat melihat salah satu oknum manajemen tampak tertawa di tengah pembahasan krusial mengenai nasib 71 tenaga kerja yang mengadu terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dan tunggakan gaji.
Sikap Manajemen Disorot
Cindy Wurangian, yang juga Ketua Fraksi Golkar Sulut, menyayangkan sikap perwakilan rumah sakit yang dianggap kurang menunjukkan empati terhadap penderitaan pegawai.
"Mungkin bagi Ibu ini terlihat lucu sampai tertawa. Saya sempat melihat Ibu tertawa saat pembahasan tadi. Tolonglah, persoalan ini diselesaikan dengan serius," ujar Cindy dengan nada tegas di Ruang Serbaguna DPRD Sulut.
Menurut Cindy, ketidakhadiran pimpinan tertinggi RSUP Kandou dalam rapat tersebut juga menghambat pengambilan keputusan. Ia membandingkan dengan RDP sebelumnya bersama pihak universitas Negeri Manado yang dihadiri langsung oleh Rektor demi memberikan penjelasan komprehensif.
"Kalau pimpinan atau pihak keuangan tidak hadir, setiap kali ditanya soal gaji atau tuntutan lain, Bapak dan Ibu harus menelepon dulu untuk mencari jawaban. Ini sangat mengecewakan," tuturnya.
Simpang Siur Pembayaran Gaji
Fokus utama dalam RDP tersebut adalah ketidakjelasan nasib 71 perwakilan tenaga kerja yang telah mengabdi antara 6 hingga 20 tahun. Selain menolak dialihkan menjadi tenaga outsourcing, mereka juga menuntut hak gaji bulan Desember 2025 yang belum terbayar.
Dalam forum tersebut, muncul perbedaan keterangan (disparitas data) yang mencolok antara pihak manajemen dan pegawai:
- Klaim Manajemen: Perwakilan RSUP Kandou, Yune Laukati, menyatakan bahwa berdasarkan informasi dari bagian keuangan, gaji tersebut sudah dibayarkan.
- Klaim Pegawai: Para tenaga kerja dengan tegas membantah pernyataan tersebut dan menyatakan bahwa hingga hari pelaksanaan RDP, saldo rekening mereka belum menerima transfer gaji bulan Desember.
Simpang siur informasi ini membuat DPRD Sulut mendesak pihak rumah sakit untuk segera melakukan sinkronisasi data keuangan agar tidak menimbulkan kegaduhan lebih lanjut.
Desakan Langkah Konkrit
DPRD Sulut meminta manajemen RSUP Kandou tidak hanya bersandar pada kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga menunjukkan kepedulian nyata secara administratif di tingkat daerah.
"Kalau ada langkah lain yang bisa diambil, lakukanlah. Jangan sampai rapat seperti ini berulang-ulang karena masalah tidak selesai. Jika tidak ada solusi, mereka pasti akan kembali lagi ke gedung rakyat ini," tegas Cindy.
Sebagai tindak lanjut, pihak manajemen RSUP Kandou diarahkan untuk segera menyelesaikan administrasi pembayaran gaji yang tertunggak. Selain itu, pihak rumah sakit diminta proaktif mengajukan penambahan kuota ke Kementerian Kesehatan agar para pegawai BLU lama dapat diakomodasi dalam penataan tenaga non-ASN, sesuai dengan regulasi yang berlaku. (Olvi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar