Newsblessing.com, SULUT – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menegaskan komitmennya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Mewakili Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Sulawesi Utara, J. Victor Mailangkay, menghadiri langsung penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025 di Kantor BPK RI Perwakilan Sulut, Selasa (13/1/2026).
Penyerahan laporan ini menjadi momentum penting bagi jajaran Pemprov Sulut untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas penggunaan anggaran negara yang dikelola selama paruh kedua tahun lalu.
Instrumen Strategis, Bukan Sekadar Rutinitas
Dalam sambutan Gubernur yang dibacakannya, Victor Mailangkay menekankan bahwa kehadiran LHP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak boleh dianggap sebagai agenda seremonial atau formalitas tahunan semata.
Menurutnya, dokumen LHP merupakan instrumen strategis yang mencerminkan kesehatan tata kelola keuangan daerah.
"LHP ini adalah cermin evaluasi bagi seluruh jajaran pemerintah. Tujuannya jelas, memastikan setiap rupiah uang rakyat dikelola secara akuntabel, efektif, efisien, dan ekonomis," ujar Victor dengan tegas di Kantor BPK RI Manado.
Instruksi Tegas: Tindak Lanjut Tanpa Tunda
Tidak hanya sekadar menerima laporan, Wagub Victor juga menyampaikan instruksi langsung dari Gubernur Yulius Selvanus kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah, baik di level provinsi maupun kabupaten/kota.
Setidaknya ada tiga poin instruksi "Gas Pol" yang ditekankan untuk menjaga integritas pemerintahan:
- Respon Cepat: Setiap catatan yang diberikan oleh auditor BPK wajib ditanggapi dengan segera.
- Eksekusi Rekomendasi: Seluruh rekomendasi perbaikan harus dilaksanakan tanpa menunda-nunda waktu.
- Perbaikan Sistem: Temuan audit harus dijadikan dasar untuk memperbaiki sistem kerja guna mencegah terjadinya pengulangan kesalahan di masa mendatang.
Menuju Tata Kelola Pemerintahan Bersih
Apresiasi turut diberikan Pemprov Sulut kepada tim auditor BPK RI atas profesionalismenya dalam mengawal keuangan publik. Sinergitas ini diharapkan mampu membangun pondasi pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Bumi Nyiur Melambai.
Victor optimis, dengan pengelolaan keuangan yang transparan dan berintegritas, hasil pembangunan akan jauh lebih maksimal dan berdampak langsung pada kesejahteraan seluruh masyarakat Sulawesi Utara.
"Kita ingin pemerintahan yang berintegritas. Dengan pengawasan ketat dan koordinasi yang solid, Sulawesi Utara akan semakin maju dalam tata kelola keuangan," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar