Newsblessing.com, SULUT – Penantian belasan ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berakhir manis. Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, secara instruktif memerintahkan percepatan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2026 mulai Jumat (13/3/2026).
Langkah cepat ini diambil sebagai tindak lanjut atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 dan Peraturan Gubernur Sulut Nomor 5 Tahun 2026. Pemerintah Provinsi telah menyiapkan anggaran fantastis sebesar Rp67,2 Miliar untuk memastikan hak para pegawai terpenuhi tepat waktu.
Rincian Penerima dan Komitmen Tanpa Potongan
Kebijakan ini menyasar total 16.949 pegawai, yang terdiri dari berbagai elemen abdi negara, yakni:
- 8.492 Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- 8.184 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
- 273 PPPK Paruh Waktu
Gubernur Yulius menegaskan bahwa dana tersebut harus diterima secara penuh oleh para pegawai tanpa ada potongan dalam bentuk apa pun. Ia berharap THR ini menjadi "napas segar" bagi ketahanan ekonomi keluarga ASN menjelang hari raya.
Pesan Tegas: Prioritaskan Kebutuhan, Hindari 'Flexing'
Di balik kebijakan pencairan anggaran besar ini, Gubernur Yulius menyisipkan pesan moral yang kuat. Mantan petinggi TNI ini menghimbau agar para ASN mengelola dana tersebut dengan bijak dan tidak terjebak dalam gaya hidup konsumtif.
"Gunakanlah untuk hal-hal esensial dan kebutuhan mendasar keluarga. Saya minta jangan digunakan untuk flexing atau hura-hura. Mari kita rayakan kemenangan (Idulfitri) dengan kesederhanaan yang bermartabat," tegas Yulius.
Dampak pada Pelayanan Publik
Gubernur menekankan bahwa kesejahteraan yang diberikan negara harus berbanding lurus dengan kinerja. Ia berharap cairnya THR ini memicu semangat baru bagi ASN untuk memberikan pelayanan publik yang lebih prima kepada masyarakat Sulawesi Utara.
"Setiap rupiah belanja daerah harus berdampak dan bermanfaat nyata. Dengan kesejahteraan yang terjamin, saya ingin mesin pembangunan di Sulawesi Utara bergerak lebih cepat dan lebih kuat dalam melayani rakyat," tambahnya.
Kebijakan ini menjadi bukti komitmen nyata pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di kalangan abdi negara, sekaligus memastikan roda ekonomi daerah tetap berputar kencang menyambut hari besar keagamaan.
(*/Olvie)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar