Newsblessing.com, SULUT – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut pada Senin (11/5/2026). Rapat ini bertujuan mengevaluasi program kerja triwulan I tahun anggaran 2026, dengan fokus utama pada pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik.
Rapat yang berlangsung di ruang komisi tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi IV, Louis Schramm, didampingi sejumlah anggota komisi yakni Cindy Wurangian, Muslimah Mongilong, Vionita Kuerah Julyeta, dan Paulina Runtuwene. Hadir memberikan penjelasan, Kepala Dinas Pendidikan Daerah Sulut, Femmy Suluh.
Soroti Nasib Guru Honorer Non-Dapodik
Dalam interparasinya, Louis Schramm secara tajam menyoroti tingginya angka kekurangan guru di "Bumi Nyiur Melambai". Politisi Gerindra ini memberikan perhatian khusus pada nasib guru honorer yang hingga kini belum terakomodasi dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
"Kita masih kekurangan banyak guru, sementara di lapangan banyak honorer yang sudah mengabdi tapi belum terdaftar di Dapodik. Bagaimana nasib mereka? Padahal daerah sudah tidak bisa lagi menganggarkan honorer secara mandiri," tegas Louis.
Louis mendorong agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut bersikap proaktif dengan mengusulkan para guru honorer tersebut menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurutnya, hal ini adalah solusi konkret untuk menjamin kesejahteraan sekaligus menghargai dedikasi para guru.
Kebutuhan 1.100 Guru dan Perubahan Jalur Rekrutmen
Merespons hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Sulut, Femmy Suluh, membenarkan adanya kekosongan formasi guru yang cukup signifikan. Berdasarkan analisis beban kerja, Sulut membutuhkan sedikitnya 1.100 tenaga pendidik baru untuk tingkat SMA, SMK, dan SLB.
Femmy mengungkapkan bahwa persoalan ini telah dikomunikasikan secara langsung oleh Gubernur Sulut kepada kementerian terkait. Menariknya, terdapat perubahan kebijakan fundamental dalam proses rekrutmen tahun ini.
Poin-poin Penjelasan Kadisdik Sulut:
- Alih Jalur P3K ke CPNS: Mulai tahun 2026, pemerintah pusat mengarahkan rekrutmen guru melalui jalur CPNS, bukan lagi P3K. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian karier jangka panjang tanpa perlu perpanjangan kontrak berkala.
- Faktor Pensiun: Kebutuhan mendesak ini dipicu oleh adanya 226 guru yang memasuki masa purna bakti pada tahun 2026.
- Menunggu Kuota Pusat: Pemprov Sulut saat ini tengah menunggu ketetapan formasi resmi dari Kemenpan-RB atas usulan 1.100 formasi yang telah diajukan.
"Kami berharap usulan ini dapat direalisasikan secara bertahap pada periode 2026 hingga 2027. Ini penting agar proses belajar mengajar di sekolah-sekolah tidak terganggu akibat kekosongan guru," pungkas Femmy.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar