Newsblessing.com, SULUT — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) kembali merombak jajaran birokrasinya guna menjaga kinerja organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dalam agenda penyerahan Surat Keputusan (SK) pada Rabu (5/8/2026), Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulut, Tahlis Gallang, resmi menunjuk Hendry Ronny Rondonuwu sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPRD) Sulut.
Hendry mengisi posisi kepemimpinan yang ditinggalkan Deicy Paath. Adapun Deicy kini dipercaya mengemban tugas baru sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulut.
Mendorong Kinerja Sektor Infrastruktur
Sekprov Sulut Tahlis Gallang menegaskan bahwa pengisian posisi ini merupakan langkah strategis untuk memastikan program kerja prioritas daerah di bidang infrastruktur dapat berjalan tanpa hambatan.
"Langkah ini diambil untuk mengisi kekosongan jabatan, sekaligus memastikan bahwa program-program kerja strategis di bidang infrastruktur serta pelayanan publik kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal," ujar Tahlis.
Ia berharap kepemimpinan baru di Dinas PUPRD Sulut mampu mempercepat penyelesaian proyek-proyek fisik yang berdampak langsung pada konektivitas dan perekonomian warga Sulawesi Utara.
Fokus pada Pembangunan Berkelanjutan
Sementara itu, Hendry Rondonuwu menyatakan kesiapannya untuk segera melakukan penyesuaian dan mengakselerasi program kerja yang telah direncanakan.
- Penataan Infrastruktur: Memfokuskan pembangunan fisik yang berdampak luas bagi masyarakat.
- Akuntabilitas: Menjamin tata kelola dinas berjalan transparan dan tepat sasaran.
- Integrasi Program: Menyelaraskan target dinas dengan visi jangka panjang Pemprov Sulut.
"Kami siap mengemban tugas dan kepercayaan yang diberikan pimpinan ini dengan penuh tanggung jawab. Fokus utama kami adalah menata pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur, demi mewujudkan Sulawesi Utara yang semakin maju," kata Hendry.
Melalui rotasi kepemimpinan ini, Pemprov Sulut optimistis kinerja instansi teknis dapat semakin efektif dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan infrastruktur di daerah.
(*/Olvie)
