Newsblessing.com, SULUT – Koordinator Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Royke Anter, melayangkan kritik keras terkait transparansi data dan realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulut.
Hal tersebut disampaikannya dalam rapat evaluasi berkala yang digelar bersama jajaran Dinas PMD Sulut di Kantor DPRD Sulut, pertengahan Mei ini.
Royke menyayangkan sikap dinas yang dinilai kurang siap dalam menyajikan data program kerja terbaru. Menurutnya, data yang dipaparkan dalam rapat merupakan data per 31 Maret, yang dinilai sudah usang dan tidak menggambarkan kondisi riil di lapangan.
"Ke depan, data yang disampaikan harus up to date. Jangan sampai sudah lewat satu bulan lebih masih menggunakan data lama. Ini bisa menimbulkan kesan tidak transparan," ujar Royke dengan tegas.
Realisasi Anggaran Minim, Royke: Tidak Perlu Ditambah
Selain persoalan pembaruan data, politisi ini juga menyoroti lambatnya penyerapan anggaran pada sejumlah program strategis Dinas PMD Sulut. Ia mengungkapkan, ada beberapa program yang serapan anggarannya baru menyentuh angka 11 persen, bahkan ada yang sama sekali belum berjalan.
Melihat rapor merah tersebut, Royke mengingatkan agar pihak eksekutif tidak terburu-buru mengusulkan penambahan anggaran pada APBD perubahan jika kinerja penyerapan saat ini belum maksimal.
"Kalau serapan anggaran masih seperti ini, saya kira tidak perlu ditambah. Bahkan ke depan bisa saja anggaran dikurangi," tambahnya.
Dorong Fungsi Pengawasan dan Inovasi Desa Mandiri
Guna memastikan program pemerintah tepat sasaran, Royke meminta Dinas PMD untuk melibatkan Komisi I DPRD Sulut dalam proses distribusi bantuan sosial kepada masyarakat. Keterlibatan ini dinilai krusial agar para legislator dapat menjalankan fungsi pengawasan secara melekat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
Sebagai mitra strategis pemerintah dalam hal legislasi, penganggaran (budgeting), dan pengawasan, DPRD Sulut juga menantang Dinas PMD untuk melahirkan inovasi baru. Salah satunya lewat program percontohan (pilot project) desa mandiri berbasis potensi lokal.
Royke menargetkan, Dinas PMD mampu membina satu atau dua desa unggulan agar bisa menjadi stimulus bagi wilayah lain.
"Kami yakin Dinas PMD mampu mencari desa yang bisa dijadikan percontohan. Harapannya, pada 2027 Sulawesi Utara sudah memiliki desa mandiri yang mampu berkembang tanpa ketergantungan penuh pada bantuan pemerintah," pungkasnya.
Di akhir rapat, Royke kembali mengingatkan pentingnya memperkuat sinergisitas antara legislatif dan eksekutif demi memastikan setiap rupiah uang rakyat dapat terserap secara efektif, efisien, dan akuntabel.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar