Newsblessing.com, SULUT – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Sulawesi Utara (Sulut) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulut berlangsung krusial. Agenda ini menyoroti secara tajam realisasi program kerja yang dinilai masih minim di awal tahun anggaran 2026.
Rapat yang digelar pada Selasa (19/5/2026) di Ruang Rapat Komisi I tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Brayen Waworuntu. Turut mendampingi Wakil Ketua Julitje Margareta Maringka, Sekretaris Rhesa Waworuntu, serta anggota komisi lainnya seperti Hendri Walukow, Mulyadi Paputungan, dan Hillary Tuwo.
Dalam forum tersebut, Anggota Komisi I DPRD Sulut, Hillary Tuwo, melayangkan kritik mendalam terkait tata kelola koperasi desa dan capaian program Dinas PMD yang dipimpin oleh Novita Lumintang selaku Kepala Dinas. Legislator vokal asal daerah pemilihan (dapil) Bitung-Minahasa Utara (Minut) ini menegaskan, setiap program harus diesekusi dengan tepat sasaran agar desa-desa di Sulut bisa segera mandiri.
Anggaran Rp2,6 Miliar Dipertanyakan, Serapan Triwulan I Jadi Sorotan
Hillary menyoroti anggaran sebesar Rp2,6 miliar yang dialokasikan untuk sejumlah program kerja, namun progres pelaksanaannya pada triwulan pertama tahun ini dinilai belum menunjukkan tanda-tanda pergerakan yang signifikan.
Ia menyayangkan data perkembangan kegiatan penting seperti program Posyandu dan pembinaan PKK yang belum diperbarui oleh pihak dinas.
"Realisasi dari poin ke poin masih ada yang belum berjalan, bahkan di triwulan satu dinilai belum ada pelaksanaan kegiatan yang maksimal dari anggaran Rp2,6 miliar tersebut," ujar Hillary menyentil lambatnya realisasi program eksekutif.
Menanggapi kritikan tersebut, Kepala Dinas PMD Sulut, Novita Lumintang, memberikan klarifikasi. Novita menjelaskan bahwa sepanjang bulan Maret, pihaknya masih berfokus pada tahap penyusunan dan pematangan program kerja. Eksekusi kegiatan di lapangan baru mulai berjalan memasuki bulan berikutnya.
"Untuk kegiatan di bulan April, sebenarnya sudah ada tiga program yang berjalan," kilah Novita di hadapan para anggota dewan.
DPRD Desak Transparansi Data Anggaran Secara Tertulis
Mengejar kejelasan target, Hillary Tuwo juga mempertanyakan sejauh mana persentase realisasi anggaran yang sudah terserap hingga bulan Mei ini.
Kadis PMD kemudian memaparkan salah satu rincian anggaran, di antaranya untuk program Posyandu yang menelan dana sekitar Rp400 juta. Nilai tersebut mencakup belanja barang dan dialokasikan sebesar Rp140 juta per kabupaten/kota di 15 wilayah Sulut.
Novita mengklaim, penyerahan bantuan tersebut telah dilakukan secara simbolis dan menyeluruh dalam momen Halalbihalal di Bolaang Mongondow (Bolmong) serta saat Rapat Kerja Daerah (Rakerda) tingkat provinsi pada bulan April lalu, yang juga memakan anggaran rakerda sekitar Rp100 juta lebih.
Meskipun telah mendengarkan penjelasan lisan dari Kadis PMD, Hillary Tuwo tetap meminta agar Dinas PMD menyerahkan dokumen dan data realisasi anggaran secara utuh dan tertulis kepada Komisi I. Langkah ini dinilai krusial agar DPRD bisa melakukan kroscek lapangan secara akurat.
"Kami menyarankan agar data keseluruhan diserahkan secara tertulis kepada kami di Komisi I. Hal ini penting karena menyangkut fungsi legislasi dan pengawasan yang melekat pada anggota DPRD Sulawesi Utara," tutup Hillary dengan tegas.
(*/(Olvie)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar