Newsblessing.com, SULUT – Dinas kesibukan di Gedung Cengkih kembali menghangat. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar rapat lanjutan untuk membedah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Sulut, Kairagi, Manado ini berjalan secara maraton dan diwarnai dinamika yang cukup tinggi pada Selasa (7/7/2026).
Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut sekaligus Ketua Banggar, dr. Fransiscus Andi Silangen, jalannya rapat berlangsung alot sejak awal dibuka. Berbagai instruksi dan hujan interupsi dari anggota legislatif terus bergulir sepanjang pembahasan evaluasi anggaran tersebut.
Sorotan Ketahanan Fiskal dan Realisasi PAD
Dalam rapat tersebut, isu ketahanan fiskal daerah sepanjang tahun 2025 menjadi salah satu topik hangat yang memicu perdebatan. Anggota Banggar, di antaranya Amir Liputo dan Roy Roring, memberikan atensi mendalam terhadap performa keuangan daerah.
Berdasarkan laporan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, kondisi ketahanan fiskal daerah dinilai masih berada dalam kategori sehat. Adapun rincian capaiannya adalah sebagai berikut:
- Pendapatan Asli Daerah (PAD): Terealisasi sebesar Rp3,65 Triliun atau mencapai 96,38% dari target yang ditentukan.
- Belanja Daerah: Terealisasi sebesar Rp3,32 Triliun atau sekitar 91,36% dari total pagu anggaran.
Meski angka tersebut menunjukkan performa yang cukup baik, kritikan tajam tetap datang dari meja legislatif. Anggota DPRD Sulut dari Fraksi Partai Golkar, Cindy Wurangian, secara kritis mempertanyakan langkah pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan sektor PAD agar bisa lebih maksimal di masa mendatang.
Ketua DPRD Sentil Anggota Banggar yang Absen
"Agenda ini merupakan kewajiban konstitusi yang harus diprioritaskan."
Selain perdebatan mengenai angka dan realisasi anggaran, suasana rapat sempat memanas ketika Ketua DPRD Sulut, Andi Silangen, melayangkan kritik terbuka mengenai kedisiplinan.
Silangen menyayangkan minimnya tingkat kehadiran sejumlah anggota Banggar dalam rapat yang dinilai sangat krusial bagi hajat hidup masyarakat Sulawesi Utara tersebut. Ia mengingatkan bahwa pembahasan APBD adalah tanggung jawab konstitusional yang melekat pada setiap anggota dewan.
Rapat maraton ini merupakan kelanjutan dari rangkaian pembahasan serupa yang telah dikebut sejak Senin lalu, guna memastikan pertanggungjawaban APBD 2025 clear sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah.
(Olvie)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar