Newsblessing.com, SULUT - Ruang Rapat Paripurna Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menghangat pada Senin (6/7/2026). Agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diwarnai kritik tajam dari legislator.
Anggota DPRD Sulut, Amir Liputo, menyoroti sepinya kursi jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sulut dalam forum yang dinilai sangat strategis tersebut.
Meski kecewa dengan rendahnya tingkat kehadiran pihak eksekutif, Amir meminta agar rapat pengawasan anggaran ini tetap dilanjutkan demi kepentingan masyarakat.
"Banyak anggota TAPD yang tidak hadir. Padahal ini adalah forum krusial untuk mempertanyakan pertanggungjawaban APBD 2025. Namun, demi efektivitas, saya mengusulkan pembahasan ini tetap berjalan," ujar Amir di sela-sela rapat, Senin.
Amir juga menyentil agenda daerah lain, seperti perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Provinsi di Minahasa Utara, yang sedang berlangsung. Menurutnya, agenda besar di luar kota tidak boleh mengorbankan fungsi pengawasan yang sedang berjalan di parlemen.
Soroti Target Pendapatan yang Meleset
Kendati Pemprov Sulut kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Amir menilai masih ada persoalan mendasar pada postur anggaran yang perlu diklarifikasi.
Salah satu yang menjadi catatan merah adalah capaian pendapatan daerah yang tidak memenuhi target awal.
"Kita butuh data yang komprehensif mengenai posisi riil pendapatan daerah kita. Ada hampir 9 persen target pendapatan yang tidak tercapai, dan ini memicu pertanyaan besar," tutur Amir.
Catatan Evaluasi Anggaran:
Jika pada APBD 2024 Pemprov Sulut masih mencatatkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA), kondisi APBD 2025 justru dihadapkan pada realisasi dana transfer dari pemerintah pusat yang meleset dari target 100 persen
Amir menjelaskan bahwa fenomena pemangkasan dana transfer ini tidak hanya terjadi di Sulawesi Utara, melainkan menjadi keluhan kolektif secara nasional.
"Saya memantau langsung pembahasan di DPR RI. Hampir seluruh kepala daerah meminta Menteri Keuangan untuk mengevaluasi kebijakan dana transfer ke daerah. Di Sulut, kita butuh transparansi dan penjelasan mendalam terkait 98 persen komponen pembentuk pendapatan kita," kata legislator tersebut.
Tiga Ruh APBD untuk Rakyat
Menatap proyeksi anggaran ke depan, Amir Liputo mengingatkan Pemprov Sulut agar tidak kehilangan arah dalam mengalokasikan uang rakyat. Ia menekankan tiga sektor utama yang wajib menjadi fondasi dan "ruh" dalam penyusunan APBD ke depan:
- Jaminan Keamanan: Memastikan iklim daerah tetap kondusif demi perputaran ekonomi.
- Pemerataan Infrastruktur: Melanjutkan pembangunan fisik yang menunjang mobilitas warga.
- Penurunan Angka Kemiskinan: Program intervensi langsung yang dampaknya menyentuh masyarakat kelas bawah.
"Tiga poin ini yang harus menjiwai penggunaan APBD kita. Anggaran daerah harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas," pungkasnya.
Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari implementasi fungsi legislasi dan pengawasan DPRD Sulut. Hasil dari pembahasan intensif ini nantinya akan menentukan apakah Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 tersebut layak disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) setelah melalui tinjauan akhir bersama komisi-komisi terkait.
(Olvie)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar