Newsblessing.com, SULUT — Komisi III Bidang Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulut Kementerian Pekerjaan Umum, Selasa (1/9/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang rapat Komisi III Gedung DPRD Sulut ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III Berty Kapojos. Turut hadir jajaran pimpinan dan anggota komisi, di antaranya Wakil Ketua Nick Lomban, Sekretaris Yongkie Limen, serta anggota Komisi III Capt. Remly Kandoli, Gracia Oroh, dan Haslinda Rotinsulu.
Fokus utama pembahasan dalam rapat evaluasi ini tertuju pada pengawasan progres dan mekanisime perluasan program pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah Sulawesi Utara, khususnya proyek percontohan di kawasan Tampusu, Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa.
Sekolah Rakyat Tampusu Siap Difungsikan
Kepala Satker (Kasatker) Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulut, Kries Kuswara, memaparkan bahwa pengerjaan fisik Sekolah Rakyat di Tampusu saat ini telah memasuki pembangunan tahap kedua dengan alokasi anggaran mencapai Rp 293 miliar. Progres pengerjaan secara keseluruhan telah menembus angka 93 persen dan sudah dapat difungsionalkan.
Fasilitas pendidikan yang berdiri di atas lahan seluas 5,2 hektar ini dirancang untuk menampung total 1.080 siswa yang terbagi dalam 18 rombongan belajar (rombel) tingkat SD, 9 rombel SMP, dan 9 rombel SMA. Pada pengembangan tahap akhir kelak, daya tampung targetnya meningkat hingga 1.260 peserta didik.
Kries menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) telah mulai berjalan untuk angkatan awal sebanyak 395 siswa di bawah kewenangan Kementerian Sosial (Kemensos).
Fasilitas pendukung di area tersebut dibangun secara terpadu, meliputi:
- Asrama khusus untuk siswa, guru, dan tenaga pengasuh.
- Sarana olahraga mini soccer dan gedung serbaguna.
- Tempat ibadah gereja serta penunjang daya mandiri seperti unit genset.
Meskipun begitu, pihak Satker mengutarakan adanya kendala teknis terkait kontur tanah di Tampusu yang bergelombang.
Kondisi medan ini membuat rencana awal pembangunan lapangan sepak bola berstandar internasional (FIFA) dialihkan menjadi lapangan mini soccer karena keterbatasan lahan landai yang idealnya membutuhkan area seluas 7 hektar.
Syarat dan Pengusulan Daerah Baru
Selain proyek di Minahasa, RDP ini menyinggung kesiapan sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di Sulawesi Utara dalam mengajukan usulan pembangunan Sekolah Rakyat.
Saat ini, terdapat dua daerah yang prosesnya paling maju, yakni Kabupaten Minahasa Utara (Minut) dan Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong).
Untuk Minahasa Utara, proses perencanaan tipologi bangunan tengah dimatangkan di tingkat pusat seiring penyiapan hibah lahan daerah ke Kemensos.
Sementara itu, Bolmong telah menyiapkan area lahan yang sangat representatif seluas 7 hektar.
Di sisi lain, usulan dari Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) dilaporkan masih terkendala pada penyelesaian sertifikasi tanah.
Kries Kuswara menambahkan, beberapa wilayah lain seperti Kota Bitung dan Kota Manado juga sempat mengajukan usulan.
Namun, lahan di Bitung memiliki kontur perbukitan yang terlalu curam, sedangkan Pemkot Manado masih berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulut untuk proses hibah lahan di kawasan Buha.
Prosedur pengusulan Sekolah Rakyat dapat dilakukan langsung oleh pemerintah daerah kepada Kemensos.
Pihak Satker Prasarana Strategis bertindak sebagai fasilitator teknis begitu kepastian lahan dan sertifikat legalitas terverifikasi.
Kriteria lahan yang landai dan bebas sengketa menjadi kunci utama agar usulan tidak gugur dalam seleksi kementerian.
Dorongan Pemberdayaan UMKM dan Kontraktor Daerah
Dalam sesi tanggapan, Sekretaris Komisi III DPRD Sulut Yongkie Limen menekankan pentingnya koordinasi yang intensif antara Satker dan DPRD Sulut agar setiap kendala teknis di lapangan dapat dicarikan solusi bersama secara cepat.
Legislator Partai Golkar tersebut juga menyoroti keterlibatan pelaku usaha lokal.
Yongkie berharap Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis dapat membuka ruang bagi UMKM maupun kontraktor daerah dalam pengerjaan proyek-proyek strategis beranggaran besar.
Menurutnya, pemberdayaan pengusaha lokal sangat penting untuk memperkuat perputaran ekonomi daerah serta memberi dampak langsung bagi para pembayar pajak di daerah.
Menanggapi hal tersebut, Kasatker Kries Kuswara menjelaskan bahwa untuk pekerjaan konstruksi berskala besar dengan nilai ratusan miliar rupiah, proses lelang dan penunjukan kewenangannya berada sepenuhnya di tingkat Kementerian Pusat.
Agendakan Peninjauan Lapangan
Menutup RDP, Ketua Komisi III DPRD Sulut Berty Kapojos mengapresiasi keterbukaan Satker dalam memaparkan progres prasarana strategis di Sulawesi Utara, termasuk pengerjaan fasilitas publik lain seperti penataan Masjid Ahmad Yani senilai Rp 7 miliar dan renovasi madrasah.
Komisi III dijadwalkan bakal melakukan kunjungan kerja dan peninjauan langsung ke lokasi Sekolah Rakyat di Tampusu, Remboken, pada pekan depan untuk memastikan kualitas infrastruktur serta kesiapan fasilitas berasrama tersebut sebelum beroperasi penuh.
(Advetorial DPRD Sulut)
View:837