Pansus DPRD Sulut Agendakan Kunker ke Bolmong, Sinkronkan Draf Ranperda TJSL dengan Realisasi Lapangan

Newsblessing.com, SULUT – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar rapat lanjutan guna membedah draf regulasi yang mengatur kontribusi korporasi bagi masyarakat. Usai menuntaskan pembahasan hingga belasan pasal awal, tim legislatif menjadwalkan agenda kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong).

​Langkah peninjauan lapangan ini diambil untuk memastikan pasal-pasal yang dirancang dalam perda betul-betul selaras dengan kondisi riil serta penyerapan program Corporate Social Responsibility (CSR) oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.

​Ketua Pansus Ranperda TJSL DPRD Sulut, Louis Carl Schramm, menjelaskan bahwa peninjauan langsung ke Kabupaten Bolmong menjadi krusial agar regulasi yang disusun tidak sekadar menjadi aturan di atas kertas, melainkan mampu memberikan dampak ekonomi dan sosial yang nyata bagi warga lokal.

​Verifikasi Faktual dan Penguatan Regulasi

​Dalam keterangannya di Gedung DPRD Sulut, Louis mengungkapkan bahwa proses pembentukan payung hukum ini telah memasuki tahap krusial. Anggota dewan bersama tim pakar dan jajaran eksekutif terus merinci setiap pasal agar menutup celah hukum serta mengoptimalkan penyaluran dana TJSL dari sektor swasta maupun BUMD.

​"Sesuai dengan kesepakatan bersama dalam rapat, pembahasan draf Ranperda TJSL ini telah kita tuntaskan sampai pada Pasal 12. Sebagai langkah konkrit berikutnya, kami akan melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah ke Kabupaten Bolmong. Hal ini penting agar kami dapat melihat secara langsung bagaimana implementasi dan realisasi program TJSL di lapangan," ujar Louis.

​Menurutnya, Bolmong dipilih sebagai salah satu daerah tujuan peninjauan karena kawasan tersebut memiliki dinamika industri dan investasi yang cukup pesat, mulai dari sektor perkebunan, pertambangan, hingga pengolahan hasil bumi. Dengan turun langsung ke lapangan, Pansus dapat mengevaluasi apakah perusahaan-perusahaan di kawasan tersebut sudah menjalankan kewajiban sosialnya secara transparan dan tepat sasaran.

​Dukungan Pemprov Sulut dan Pendampingan Teknis

​Rencana kunjungan lapangan yang diinisiasi oleh lembaga legislatif tersebut mendapat sambutan positif dari pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara. Pihak eksekutif menilai verifikasi faktual di lapangan akan membantu menyempurnakan pasal-pasal krusial yang berkaitan dengan mekanisme pengawasan serta pelaporan dana TJSL.

​Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Sulut, Reza A. W. Dotulung, menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung penuh seluruh tahapan penyusunan Ranperda ini. Pihaknya siap mendampingi rombongan Pansus selama melakukan studi lapangan di Kabupaten Bolaang Mongondow.

​"Kami menyetujui dan menyambut baik rencana peninjauan lapangan ini. Pemerintah provinsi siap mendampingi tim Pansus selama agenda kunjungan kerja ke Bolmong," kata Reza.

​Ia menambahkan, pendampingan ini juga bertujuan untuk menyelaraskan persepsi antara pemerintah daerah, anggota dewan, dan pelaku usaha. Keterlibatan aktif Pemprov Sulut diharapkan dapat memperkaya perspektif hukum dan teknis sehingga Ranperda TJSL yang dihasilkan nantinya berdaya guna tinggi.

​Dorong Transparansi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

​Pembentukan Perda TJSL di Sulawesi Utara dipandang sebagai pijakan strategis dalam menciptakan kemitraan yang seimbang antara dunia usaha dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Selama ini, pengelolaan dana tanggung jawab sosial kerap menghadapi kendala berupa minimnya transparansi dan ketidaksesuaian program dengan kebutuhan prioritas warga.

​Melalui Ranperda yang sedang digodok ini, DPRD dan Pemprov Sulut menargetkan adanya sistem pengawasan yang terpadu, indikator keberhasilan program yang jelas, serta sanksi yang tegas bagi perusahaan yang mengabaikan kewajiban sosialnya.

​Usai kunjungan kerja dari Bolmong, Pansus DPRD Sulut dijadwalkan akan kembali menggelar rapat kerja lanjutan untuk membedah pasal-pasal berikutnya sebelum akhirnya dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah.

(*/Olvie)


View: 923

Lebih baru Lebih lama