Newsblessing.com, SULUT – Persoalan syarat administrasi bagi masyarakat kecil yang hendak menerima bantuan usaha mikro menjadi sorotan tajam dalam rapat pembahasan KUA-PPAS bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulawesi Utara di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Selasa (1/9/2026).
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut, Amir Liputo, mengungkapkan bahwa kewajiban mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi calon penerima bantuan modal usaha justru merugikan warga kurang mampu. Sebab, kepemilikan NIB secara otomatis mengubah data desil tingkat kesejahteraan warga di dinas terkait.
"Setelah mengurus izin lewat PTSP dan terbit NIB, tingkat desil mereka berubah naik ke level lima ke atas atau dianggap sebagai pengusaha," ujar Amir.
Perubahan status tersebut berdampak sistemik pada program jaring pengaman sosial lainnya. Warga yang desilnya naik terancam kehilangan akses bantuan sosial (bansos) seperti BPJS Kesehatan PBI, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pendidikan, hingga bantuan pangan. Kondisi ini membuat sejumlah warga memilih mundur dari program bantuan alat usaha karena takut bansos utama mereka dicabut.
Sebagai solusi, Amir mengusulkan agar pemerintah daerah memprioritaskan program pelatihan dan peningkatan kapasitas terlebih dahulu sebelum memberikan bantuan fisik. Langkah ini dinilai lebih efektif menyiapkan warga menjadi wirausahawan mandiri tanpa mengganggu status desil mereka di awal proses.
Selain masalah NIB, Amir juga menyoroti syarat program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dinilai menyulitkan warga miskin penghuni tanah negara karena terkendala kewajiban kepemilikan sertifikat tanah.
Menanggapi hal tersebut, Ketua TAPD Sulut, Tahlis Galang, menjelaskan bahwa kendala teknis dan dinamika syarat di lapangan merupakan bagian dari pertimbangan penyesuaian anggaran. Menurutnya, anggaran program yang tidak dapat terserap akibat kendala administratif dapat dialihkan ke kegiatan atau unit kerja lain melalui mekanisme perubahan APBD yang disepakati bersama.
(*/Olvie)
View:800