Newsblessing.com, SULUT – Komisi I DPRD Sulawesi Utara (Sulut) menyoroti masih rendahnya serapan anggaran di sejumlah perangkat daerah. Sorotan tersebut disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) evaluasi kinerja yang digelar bersama mitra kerja di Manado, Selasa (30/6/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang Komisi I ini dipimpin oleh Ketua Komisi I Braien Waworuntu, didampingi Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter. Sejumlah anggota Komisi I, di antaranya Henri Walukow dan Eugenie Mantiri, turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Adapun mitra kerja yang dipanggil meliputi Bappeda, Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik, Biro Organisasi, serta Biro Pemerintahan.
Tekankan Solusi atas Kendala Lapangan
Ketua Komisi I, Braien Waworuntu, meminta seluruh pimpinan Satuan Perangkat Daerah (SKPD) memberikan laporan transparan mengenai progres realisasi anggaran dan capaian program kerja yang telah ditetapkan.
Braien menegaskan bahwa setiap kendala yang menghambat jalannya program harus diidentifikasi dengan cermat. Ia berharap solusi dapat segera dirumuskan agar target pembangunan tidak terhambat oleh hambatan teknis.
"Kami minta progresnya dipaparkan. Kalau ada kendala di lapangan, segera cari solusi agar program pemerintah bisa berjalan sesuai dengan target yang sudah direncanakan," tegas Braien.
Orientasi pada Kesejahteraan Masyarakat
Senada dengan itu, Wakil Ketua DPRD Sulut, Royke Anter, mengingatkan agar SKPD tidak hanya berfokus pada penyerapan anggaran, tetapi pada dampak yang dihasilkan. Menurutnya, efisiensi dan efektivitas penggunaan dana menjadi poin krusial dalam administrasi pemerintahan.
"Anggaran yang ada itu tidak harus digunakan sampai habis tanpa hasil. Gunakan secara efektif dan efisien. Outputnya harus jelas, yakni demi kesejahteraan masyarakat," ujar Anter.
Di sisi lain, anggota Komisi I, Henri Walukow, mendorong optimalisasi sumber daya internal di setiap SKPD. Ia menekankan agar perangkat daerah bekerja lebih maksimal dalam mendukung agenda prioritas Pemerintah Provinsi, terutama program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur.
Tindak Lanjut
Dari hasil pemaparan dalam RDP tersebut, Komisi I mencatat bahwa realisasi anggaran dan eksekusi kegiatan di beberapa perangkat daerah masih berada di level yang rendah.
Menanggapi kondisi tersebut, Komisi I memberikan tekanan agar segera dilakukan percepatan (akselerasi) realisasi anggaran. Hal ini dianggap penting agar target-target pembangunan daerah pada tahun berjalan tidak terganggu dan segera memberikan dampak nyata bagi publik.
(Olvie)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar