Newsblessing.com, SULUT — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah dan aparat keamanan untuk memperketat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Langkah antisipasi ini diambil setelah mencatat kemunculan 1.119 titik panas (hotspot) di 15 kabupaten dan kota sepanjang Januari hingga 26 Agustus 2026.
Peringatan tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, pada Rabu (26/8/2026).
Gubernur Yulius menegaskan bahwa tingginya potensi bencana Karhutla saat ini dipengaruhi oleh fenomena cuaca panas ekstrem, tiupan angin kencang, serta kondisi vegetasi lahan yang kian mengering.
"Kita perlu berdiskusi sekaligus melaksanakan arahan dan instruksi dari Menteri Dalam Negeri, serta arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Pencegahan harus menjadi prioritas utama, jangan menunggu api membesar baru kita bergerak," ujar Yulius.
Berdasarkan pemetaan data daerah, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) menjadi wilayah paling rawan dengan temuan 359 hotspot atau menyumbang sekitar 32,09 persen dari total titik panas di Sulawesi Utara. Sebaran titik panas lainnya meliputi Kabupaten Bolaang Mongondow (213 titik), Bolaang Mongondow Utara (138 titik), Minahasa Selatan (124 titik), Minahasa Utara (98 titik), hingga Minahasa Tenggara (64 titik).
Sementara itu, wilayah perkotaan seperti Bitung mencatat 36 titik, Manado 15 titik, Kotamobagu 13 titik, serta Tomohon dan Minahasa masing-masing terpantau 1 titik panas.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi atas tindakan cepat personel TNI, Polri, Kodam, dan Basarnas yang telah memadamkan sejumlah titik api sejak awal Agustus.
Sebagai bentuk tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 1 Tahun 2026, Pemprov Sulut melarang keras segala bentuk pembukaan lahan dengan cara membakar. Pelanggaran terhadap aturan ini akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.
Pemprov Sulut mendorong seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk mengaktifkan posko siaga Karhutla, meningkatkan pengawasan di lapangan, serta melibatkan masyarakat dalam skema pelaporan dini jika menemukan potensi pembakaran lahan.
(*/Olvie)
View:769