Newblessing.com, SULUT -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) mengambil langkah sigap untuk mengamankan ketahanan pangan dan menekan laju inflasi daerah. Fokus utama pengawasan kini tertuju pada gejolak harga komoditas cabai serta potensi ancaman cuaca ekstrem El Nino yang berisiko mengganggu rantai pasok.
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung di Wisma Buni Beringin Manado pada Senin (7/9/2026), Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus menginstruksikan seluruh jajaran dinas terkait beserta pemerintah kabupaten/kota untuk segera menerapkan langkah intervensi pasar yang terukur.
Komoditas cabai disoroti sebagai salah satu pemicu utama fluktuasi indeks harga konsumen di wilayah tersebut. Selain itu, dinamika iklim global akibat fenomena El Nino diprediksi berpotensi menekan produktivitas lahan pertanian lokal karena penurunan ketersediaan air.
"Dampak perubahan cuaca dan El Nino terhadap sektor pertanian harus ditangani sejak awal. Gangguan pada hasil panen serta jalur distribusi tidak boleh sampai memicu kelangkaan yang berujung pada kenaikan harga di tingkat konsumen," ujar Yulius.
Langkah Intervensi Pasokan dan Pemetaan Sentra Tani
Sebagai bentuk mitigasi teknis, Gubernur memerintahkan pemetaan menyeluruh atas stok dan volume produksi cabai di seluruh daerah sentra pertanian di Sulawesi Utara. Langkah ini bertujuan untuk memantau neraca pangan secara real-time dan memastikan distribusi dari kawasan produsen menuju pasar retail berjalan tanpa hambatan.
Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pasokan lokal tidak mampu memenuhi tingginya permintaan pasar, Pemprov Sulut bersiap membuka jalur pasokan dari luar daerah. Skema perdagangan antardaerah (KAD) akan dioptimalkan guna mengamankan stok cadangan.
"Apabila produksi lokal tidak mencukupi, akses pasokan dari daerah tetangga harus segera dibuka. Pemerintah daerah wajib hadir untuk memastikan pasokan pangan masyarakat aman dan harganya tetap terjangkau," tutur Yulius.
Sinergi Lintas Sektor dari Hulu ke Hilir
Menanggapi arahan pimpinan daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Sulut, Jemmy Ringkuangan, menegaskan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama para pemangku kepentingan akan langsung mengeksekusi strategi pengendalian dari hulu hingga hilir.
Pengawasan tidak hanya berfokus pada dinamika harga di tingkat pedagang eceran, tetapi juga menyasar proteksi di tingkat petani, kelancaran rantai distribusi, serta antisipasi risiko perubahan iklim yang memengaruhi masa tanam.
"Arahan Gubernur sangat tegas, kita harus mengambil tindakan preventif sebelum terjadi lonjakan harga yang membebani masyarakat. Penjagaan produksi lokal, pemantauan jalur logistik, hingga opsi impor antardaerah sudah disiapkan," jelas Jemmy.
Guna menjaga daya beli masyarakat, Pemprov Sulut bersama Bank Indonesia, kementerian teknis, pelaku usaha, serta kelompok tani bersepakat memperketat pengawasan harga komoditas strategis secara berkala. Kolaborasi multidisiplin ini diharapkan mampu menjaga ketahanan ekonomi kawasan di tengah ketidakpastian iklim. (*/Olvie)
View:635