Newsblessing.com, SULUT — Pimpinan dan anggota Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar kunjungan kerja ke Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Langkah diplomasi anggaran dan pembangunan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen, guna memperjuangkan percepatan perbaikan serta preservasi infrastruktur jalan nasional di wilayah bumi Nyiur Melambai.
Dalam audiensi bersama Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan perhubungan, jajaran legislatif Sulut memaparkan kondisi terkini sejumlah ruas jalan strategis. Banyak titik jalur utama di Sulawesi Utara yang dilaporkan mengalami kerusakan parah hingga rentan terhadap bencana tanah longsor, sehingga berpotensi melumpuhkan arus transportasi daerah.
Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen, menegaskan bahwa keandalan jaringan jalan nasional berbanding lurus dengan stabilitas perekonomian wilayah. Gangguan fisik pada jalan utama dinilai langsung berdampak pada tersendatnya distribusi logistik dan mobilitas harian warga.
“Jalan nasional adalah urat nadi penghubung. Kami datang membawa aspirasi masyarakat Sulut, khususnya pada ruas-ruas yang sudah sangat mendesak untuk ditangani,” ujar dr. Fransiscus di hadapan jajaran Anggota Komisi V DPR RI.
Salah satu fokus utama yang disuarakan DPRD Sulut adalah keterisolasian infrastruktur di wilayah terluar dan perbatasan. Akses jalan darat di tiga daerah kepulauan—yakni Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, serta Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Sitaro)—dinilai membutuhkan penanganan khusus akibat minimnya perawatan dan dampak cuaca ekstrem. Kerusakan jalan di kawasan kepulauan tersebut terbukti memperlambat pelayanan publik serta memicu kenaikan harga barang kebutuhan pokok.
Untuk menguraikan persoalan tersebut, rombongan DPRD Sulut menyodorkan beberapa poin usulan konkret kepada legislator pusat. Di antaranya mencakup percepatan pengalokasian APBN untuk peningkatan kapasitas jalan, penerapan skema preservasi berbasis mitigasi bencana, hingga penguatan sinkronisasi program kerja antara Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), pemerintah daerah, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Jajaran Komisi III DPRD Sulut berharap hasil dari Kunker ke Senayan ini dapat ditindaklanjuti secara nyata melalui komitmen alokasi anggaran pada tahun berjalan maupun perencanaan mendatang. Penanganan jaringan jalan nasional yang responsif diharapkan mampu menjaga ketahanan ekonomi daerah, memperlancar konektivitas antarwilayah, dan meningkatkan keselamatan para pengguna jalan di Sulawesi Utara.