Newsblessing.com, SULUT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara resmi mengetok persetujuan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan tersebut ditandai lewat penandatanganan nota bersama dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut Andi Silangen didampingi tiga pimpinan dewan, Michaela Paruntu, Royke Anter dan Stella Runtuwene, serta dihadiri langsung oleh Gubernur Sulut Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay pada Rabu (2/9/2026).
Berdasarkan hasil pembahasan antara Banggar DPRD dan TAPD Pemprov Sulut, target pendapatan daerah mengalami penyesuaian naik sebesar Rp4,569 miliar, dari yang semula Rp3,228 triliun menjadi Rp3,232 triliun. Angka penambahan yang sama juga diterapkan pada pos belanja daerah, yang bergeser dari Rp3,194 triliun menjadi Rp3,199 triliun. Adapun untuk pos penerimaan pembiayaan bertahan di angka Rp177,127 miliar dan pengeluaran pembiayaan tetap Rp210,623 miliar.
Selain penyesuaian angka, legislator memberikan sejumlah catatan penting kepada pihak eksekutif:
- Optimalisasi Pendapatan Daerah: Pemprov didesak menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui modernisasi sistem pemungutan, pembenahan tata kelola aset, serta optimalisasi kinerja BUMD.
- Sektor Prioritas dan Penanganan Bencana: Anggaran diarahkan untuk mengatasi dampak kekeringan, potensi kebakaran, krisis air bersih—khususnya di wilayah kepulauan—serta penataan infrastruktur konektivitas dan pengelolaan sampah terpadu.
- Bantuan Kemanusiaan: Terdapat pengalihan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dialihkan menjadi bantuan keuangan bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) guna membantu penanganan dampak bencana di wilayah tersebut.
- Penguatan SDM: Mengakomodasi kerja sama pelatihan dasar (Latsar) CPNS Kabupaten Berau yang dipercayakan kepada BPSDM Provinsi Sulut.
DPRD Sulut mengingatkan agar setiap penambahan alokasi anggaran dibarengi dengan kesiapan eksekusi program di lapangan. Pemprov diharapkan menjaga ketepatan sasaran belanja agar anggaran yang diserap betul-betul memberikan dampak nyata bagi masyarakat Sulawesi Utara.
(*/Olvie)
View:822