Newsblessing.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) terus mematangkan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola birokrasi dan administrasi pemerintahan. Langkah nyata ini ditunjukkan melalui audiensi langsung antara Kepala Biro Umum Setda Provinsi Sulawesi Utara, Ni Putu Ani, bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya di Jakarta.
Pertemuan tersebut berfokus pada pembahasan berbagai program terobosan di lingkup Pemprov Sulut, khususnya dalam hal modernisasi pengarsipan dan pengelolaan aset daerah. Langkah ini diambil untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, terutama pada poin misi ketujuh yang mengedepankan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Dalam suasana diskusi yang hangat, Karo Umum Ni Putu Ani menyampaikan komitmen jajarannya untuk menghadirkan transformasi pelayanan publik yang berfokus pada kecepatan, transparansi, serta akuntabilitas di lingkungan Sekretariat Daerah.
Inovasi "Record Center" untuk Pengelolaan Arsip Modern
Salah satu agenda utama yang dipaparkan dalam audiensi tersebut adalah rencana pembentukan Record Center atau pusat pengelolaan rekam medis dan kearsipan terpadu di lingkungan Biro Umum Setdaprov Sulut. Inovasi ini dirancang sebagai proyek perubahan guna menyelesaikan tantangan tata kelola dokumen administrasi yang selama ini masih menghadapi kendala efisiensi.
Ni Putu Ani menjelaskan bahwa keberadaan Record Center bakal menjadi pusat penyimpanan, pengolahan, dan pengamanan dokumen resmi Pemprov Sulut secara tertib dan berbasis standar modern.
"Pembuatan Record Center ini merupakan langkah konkret dan strategis untuk mewujudkan sistem kearsipan serta pengelolaan aset daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan arahan Gubernur Yulius Selvanus yang menginginkan birokrasi profesional serta berorientasi penuh pada kualitas pelayanan publik," ujar Putu Ani dalam keterangan resminya usai pertemuan.
Melalui Record Center, seluruh data dan arsip penting Pemprov Sulut tidak hanya tersimpan secara aman, tetapi juga dapat diakses secara cepat dan terorganisir saat dibutuhkan untuk keperluan pengambilan keputusan maupun transparansi publik.
Mendorong Transformasi Birokrasi yang Humanis dan Melayani
Upaya modernisasi sistem kearsipan ini juga tidak terlepas dari gaya kepemimpinan Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus. Sosok pimpinan daerah ini dikenal luas di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) maupun masyarakat Sulawesi Utara atas pendekatannya yang humanis, terbuka, dan dekat dengan warga.
Di bawah kepemimpinannya, seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Biro Umum, didorong untuk keluar dari zona nyaman dan meninggalkan pola-pola kerja birokrasi konvensional. Biro Umum dituntut untuk menjadi garda terdepan dalam mencontohkan budaya kerja yang bersih, cepat, ramah, dan solutif.
Transformasi tata kelola kearsipan melalui Record Center dinilai menjadi pilar pendukung agar koordinasi lintas instansi dapat berjalan lebih responsif tanpa terhambat oleh masalah administrasi dokumen yang berbelit-belit.
Apresiasi dari Kemendagri
Rencana strategis dan komitmen Pemprov Sulut tersebut menyedot perhatian dan mendapat respons positif dari pihak Kementerian Dalam Negeri. Wamendagri Bima Arya memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah progresif yang diusung oleh Pemprov Sulut di bawah arahan Gubernur Yulius Selvanus.
Bima Arya menilai bahwa inovasi seperti pengerjaan Record Center sangat krusial di era pemerintahan modern saat ini. Pengelolaan arsip yang rapi dan terintegrasi tidak hanya menyelamatkan aset-aset penting negara, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dari penyalahgunaan wewenang.
Menurut Kemendagri, inisiatif daerah dalam memperkuat infrastruktur tata kelola internal seperti kearsipan patut dicontoh oleh daerah lain. Langkah ini menjadi bukti bahwa reformasi birokrasi di tingkat daerah tidak sekadar menjadi slogan, melainkan diterjemahkan ke dalam program-program kerja nyata yang dampaknya dapat dirasakan langsung dalam peningkatan efisiensi kinerja pemerintahan.
Dengan adanya dukungan dari Kemendagri, Biro Umum Setda Sulut optimistis pengerjaan dan penerapannya di lapangan dapat segera terealisasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan Sulawesi Utara yang semakin maju dan terpercaya.
(*/Olvie)
View:948