Newsblessing.com, SULUT – Tantangan efisiensi anggaran dan efektivitas belanja pembangunan kini tengah dihadapi oleh sejumlah pemerintah daerah di Indonesia. Kebijakan penyesuaian alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat mendorong setiap daerah untuk merumuskan ulang langkah-langkah strategisnya, terutama dalam menjaga keberlanjutan sektor-sektor krusial seperti infrastruktur.
Merespons kondisi tersebut, jajaran Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar pertemuan dan diskusi komparatif bersama Pimpinan serta Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) di Manado, Rabu (7/10/2026).
Pertemuan lintas provinsi ini difokuskan pada pemetaan prioritas, pertukaran skema pembiayaan, serta optimalisasi penyusunan program kerja prioritas bidang infrastruktur di tengah penurunan porsi pembiayaan fiskal dari pusat.
Rasionalisasi dan Skala Prioritas Infrastruktur
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dr. Michaelah Elsiana Paruntu (MEP), yang memimpin penerimaan kunjungan kerja tersebut, menyampaikan bahwa penyesuaian anggaran daerah bukanlah hambatan mutlak untuk menghentikan laju pembangunan. Sebaliknya, kondisi ini menuntut keterbukaan pemikiran dan kerja sama lintas wilayah dalam merancang kebijakan penganggaran yang lebih adaptif dan terukur.
"Pengurangan alokasi TKD membutuhkan kedewasaan dalam pengelolaan anggaran daerah. Kita tidak bisa lagi menggunakan pendekatan bisnis seperti biasa (business as usual) dalam menyusun program kerja. Setiap rupiah yang dialokasikan harus memiliki dampak nyata dan skala prioritas yang jelas bagi masyarakat," ujar Michaelah di sela-sela diskusi.
Ia menjelaskan bahwa DPRD Sulut saat ini terus mendorong pihak eksekutif untuk melakukan klasifikasi ketat terhadap proyek-proyek fisik. Pembangunan yang berdampak langsung pada konektivitas ekonomi warga, penanganan bencana, serta fasilitas publik dasar menjadi fokus utama yang tetap dipertahankan. Sementara itu, proyek-proyek penunjang yang bersifat sekunder atau belum mendesak ditinjau ulang alokasi waktunya.
Pemetaan Masalah dan Pengalaman Sumatera Selatan
Di sisi lain, Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang membidangi pembangunan dan infrastruktur memanfaatkan forum ini untuk membedah strategi penanganan hambatan pembangunan di wilayah masing-masing. Sumatera Selatan, yang memiliki luas wilayah daratan dan perairan signifikan, juga menghadapi tantangan serupa dalam merawat serta membangun infrastruktur perhubungan dan pengairan.
Rombongan Komisi IV DPRD Sumsel menggarisbawahi pentingnya transparansi data prioritas dan integrasi perencanaan antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintah pusat. Melalui sinergi tersebut, potensi tumpang tindih anggaran (overlapping) dapat diminimalkan, sehingga dana yang terbatas dapat menjangkau sasaran yang lebih luas.
"Langkah studi komparasi ini menjadi media evaluasi bersama. Kami melihat bagaimana Sulawesi Utara mengelola efisiensi tanpa mengorbankan proyek konektivitas antardaerah. Pengalaman ini memberikan wawasan baru bagi kami di Sumatera Selatan dalam memformulasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD maupun pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)," ungkap perwakilan rombongan Komisi IV DPRD Sumsel.
Solusi Kreatif Pembiayaan dan Sinergi Antardaerah
Guna mengatasi keterbatasan kemampuan fiskal akibat penurunan TKD, kedua pihak juga mendiskusikan peluang penerapkan pola pembiayaan kreatif (creative financing). Beberapa skema alternatif yang mengemuka dalam dialog tersebut antara lain:
- Pemanfaatan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU): Mengajak sektor swasta untuk terlibat aktif dalam pendanaan proyek-proyek infrastruktur komersial atau yang memiliki skema pengembalian terukur.
- Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD): Memperkuat pengawasan dan efisiensi pemungutan pajak serta retribusi daerah guna menutupi celah alokasi dari pusat.
- Penguatan Sinergi APBN dan APBD: Mendorong pengusulan program strategis daerah agar masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) atau pendanaan kementerian teknis.
"Melalui kolaborasi ini, kita tidak hanya berbagi angka atau dokumen perencanaan, tetapi juga formula konkret dalam menyiasati keterbatasan anggaran. Sinergi antara legislatif dan eksekutif di daerah harus semakin erat agar program yang diputuskan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat," tegas Michaelah.
Menjaga Kualitas Pembangunan untuk Masyarakat
Pertemuan antara DPRD Sulut dan Komisi IV DPRD Sumsel ini ditutup dengan komitmen bersama untuk melanjutkan komunikasi teknis antarkomisi. Kedua belah pihak menyepakati bahwa penyesuaian alokasi dana dari pusat harus dijadikan momentum untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah (good governance).
Dengan perencanaan yang matang, ketatnya prioritas penganggaran, serta inovasi sumber pembiayaan, kedua daerah optimistis dapat menjaga laju pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor infrastruktur. Harapannya, hasil dari studi komparasi ini dapat segera dituangkan dalam penyusunan kebijakan anggaran dan pengawasan pembangunan di masing-masing provinsi pada tahun anggaran mendatang.
(*/Olvie)
View:912