Newsblessing.com, SULUT – Warga di kawasan terluar Sulawesi Utara, khususnya Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaud, bersiap menikmati akses infrastruktur yang jauh lebih representatif. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara resmi mengalokasikan anggaran ratusan miliar rupiah guna merampungkan berbagai proyek pembangunan jalan strategis di wilayah perbatasan tersebut.
Fokus utama kucuran dana jumbo ini dialokasikan untuk membiayai pengerjaan megaproyek Jalan Lingkar Salibabu di Kabupaten Kepulauan Talaud senilai Rp102 miliar. Selain itu, alokasi dana juga difokuskan untuk pembukaan serta peningkatan akses jalur jalan Laine–Pintareng. Kehadiran infrastruktur ini telah lama dinantikan masyarakat setempat demi menunjang konektivitas dan memperlancar roda transportasi darat di pulau terdepan Indonesia.
Keberhasilan mengamankan dana fantastis ini tidak lepas dari peran aktif dan pengawalan ketat jajaran pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara. Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen, SpB.KBD, bersama pimpinan dan anggota legislatif lainnya seperti Amir Liputo, menjadi motor penggerak dalam memperjuangkan aspirasi warga kepulauan agar masuk dalam skala prioritas pembangunan daerah.
Fransiscus dinilai konsisten mengawal kebutuhan infrastruktur kawasan perbatasan dalam setiap tahap pembahasan anggaran, baik di tingkat legislatif daerah maupun melalui koordinasi intensif dengan pemerintah pusat.
Pulau Salibabu sebagai salah satu pulau terluar di Kepulauan Talaud selama ini menghadapi tantangan geografis yang cukup berat. Aksesibilitas darat di wilayah tersebut sebelumnya didominasi jalur tanah yang memprihatinkan dan sulit dilalui kendaraan, terutama saat musim penghujan tiba. Melalui sinergi kuat di parlemen regional, pimpinan dewan terus mendorong pemenuhan standar pembangunan infrastruktur bagi wilayah berstatus Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Kucuran dana ratusan miliar ini diproyeksikan membawa dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan perputaran roda perekonomian lokal. Sebagai legislator dari PDI Perjuangan, Fransiscus menjelaskan bahwa infrastruktur jalan yang memadai akan memangkas biaya operasional serta waktu tempuh distribusi barang antarwilayah di Pulau Salibabu.
"Dengan akses jalan yang baik, kita bisa memperlancar pengangkutan komoditas pertanian dan perikanan warga lokal langsung ke pusat pasar. Langkah ini sekaligus membuka aksesibilitas wilayah yang sebelumnya terisolasi untuk memicu tumbuhnya titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di beranda utara NKRI," ujar Fransiscus.
Kepastian penganggaran proyek strategis ini diperoleh dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dilangsungkan pada Rabu (11/11/2026). Sekretaris Provinsi Sulut sekaligus Ketua TAPD, Tahlis Gallang, menegaskan bahwa pembiayaan infrastruktur perbatasan ini telah ditetapkan sebagai pos prioritas dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
(*/Olvie)
View:754
