Newsblessing.com, SULUT — Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dr. Fransiscus Andi Silangen, Sp.B KBD, menerima audiensi jajaran Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut di Kantor DPRD Sulut, Gedung Cengkih, Manado, Senin (7/9/2026). Pertemuan strategis ini digelar untuk memperkuat sinergi pemanfaatan data statistik dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah, sekaligus menyoroti penurunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di wilayah Sulawesi Utara.
Dalam pertemuan tersebut, Fransiscus didampingi oleh sejumlah anggota legislatif, yakni Jeane Lalujan, Billy Lombok, dan Cindy Wurangian. Sementara dari pihak BPS memaparkan gambaran temuan statistik terbaru yang relevan dengan kinerja pemerintahan serta kondisi sosial masyarakat Nyiur Melambai.
Fokus utama perbincangan tertuju pada dinamika capaian Indeks Demokrasi Indonesia di Sulut. Berdasarkan laporan BPS, nilai IDI Sulawesi Utara mengalami penurunan dari angka 81,87 pada 2024 (kategori tinggi/baik) menjadi 73,03 pada 2025, yang menempatkan performa demokrasi daerah kini berada di kategori sedang.
Penurunan angka indikator ini menjadi catatan serius bagi kedua belah pihak. Penyelenggaraan demokrasi yang efektif serta efektivitas peran lembaga perwakilan rakyat dinilai sangat krusial dalam menentukan tinggi rendahnya skor tersebut.
Merespons paparan BPS, Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen menegaskan commitment jajaran legislatif untuk mengkaji secara mendalam poin-poin yang memicu penurunan capaian demokrasi. Ia menyebutkan bahwa potret data BPS wajib dijadikan bahan evaluasi diri agar langkah perbaikan yang diambil bersifat terukur dan objektif.
"Data dari BPS harus dijadikan bahan refleksi dan dasar kebijakan. Jika ada indikator yang menunjukkan penurunan, kita harus merespons dengan kebijakan yang konkret untuk memperbaiki kondisi tersebut," ujar dr. Fransiscus.
Ia menambahkan, evaluasi ini akan diarahkan pada penguatan aspek kepemerintahan, penyerapan aspirasi warga, peningkatan transparansi publik, hingga akuntabilitas tata kelola di lingkungan DPRD.
Selain membahas isu demokrasi, audiens ini juga menguraikan mekanisme teknis guna meningkatkan literasi data bagi para wakil rakyat. Anggota DPRD yang hadir menyambut positif dorongan BPS untuk menyediakan sajian statistik yang lebih terperinci hingga tingkat kabupaten/kota serta kelompok masyarakat rentan. Ketersediaan data yang presisi diyakini dapat membantu legislator merancang program intervensi publik yang tepat sasaran.
Audiensi diakhiri dengan komitmen bersama untuk menjalin komunikasi berkala antara tim teknis BPS dan DPRD Sulut. Melalui forum diskusi data secara rutin, kedua lembaga optimistis tata kelola pemerintahan dan kualitas produk hukum daerah di Sulawesi Utara dapat terus ditingkatkan.
(*/Olvie)
View:436