Newsblessing.com, SULUT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan hak dan kualitas kesehatan masyarakat. Komisi IV DPRD Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) strategis bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemprov Sulut guna membahas alokasi anggaran serta efektivitas program kesehatan untuk tahun anggaran 2026.
Agenda yang berlangsung di Gedung DPRD Sulut pada Senin (8/9/2026) ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Drs. Vonny J. Paat. Pertemuan ini menghadirkan Plt Kepala Dinas Kesehatan Sulut, Lidya Tulus, beserta jajaran pejabat struktural, para kepala laboratorium, hingga jajaran Direktur Rumah Sakit Daerah di bawah naungan Pemprov Sulut.
Dalam pembukaan rapat, Vonny J. Paat memberikan apresiasi atas kepemimpinan baru di lingkungan Dinas Kesehatan Sulut. Meski demikian, pihaknya menekankan pentingnya transparansi dan efisiensi pengelolaan anggaran agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
"Kami menyampaikan selamat atas amanah baru yang dipercayakan kepada Ibu Lidya Tulus sebagai Plt Kadis Kesehatan. Namun, dalam rapat ini kami meminta pemaparan menyeluruh mengenai kinerja pelayanan dan tata kelola anggaran. Prinsipnya, seluruh alokasi dana kesehatan harus berjalan tepat sasaran demi pemenuhan hak dasar masyarakat," tegas Vonny saat memimpin jalannya RDP.
Bedah Postur Anggaran dan Kendala Lapangan
Dalam kesempatan tersebut, Plt Kadis Kesehatan Sulut Lidya Tulus memaparkan rincian postur anggaran Dinkes serta proyeksi program kerja prioritas. Penguatan layanan kesehatan dasar, peningkatan fasilitas sarana-prasarana, serta pemerataan tenaga medis di wilayah pelosok menjadi fokus utama prioritas kerja tahun 2026.
Tak hanya jajaran dinas, para pimpinan rumah sakit daerah dan kepala laboratorium turut diberikan ruang untuk menyampaikan kondisi riil pelayanan di lapangan. Beberapa kendala mendasar ikut diungkapkan, mulai dari pemenuhan standar fasilitas kesehatan, kecukupan alat medis modern, hingga kendala operasional dalam menangani lonjakan pasien rujukan.
Diskusi interaktif pun bergulir dinamis. Sejumlah anggota Komisi IV menyampaikan berbagai catatan kritis serta saran konstruktif. Sorotan utama mengarah pada pentingnya efisiensi penggunaan dana APBD, pemerataan kualitas pelayanan agar tidak hanya terpusat di kota-kota besar, hingga percepatan penanganan pasien rujukan di rumah sakit milik pemerintah daerah.
Para legislator mendorong Dinkes Sulut untuk melakukan pembenahan manajemen serta meningkatkan standar respons pelayanan darurat di seluruh fasilitas kesehatan daerah.
Komitmen Evaluasi Demi Layanan yang Manusiawi
Menanggapi berbagai masukan dari para wakil rakyat, pimpinan fasilitas kesehatan menyambut positif kritik membangun yang disampaikan. Direktur Rumah Sakit ODSK, dr. David, menyatakan bahwa seluruh catatan yang diberikan oleh Komisi IV akan dijadikan bahan evaluasi mendalam untuk pembenahan internal.
"Kami sangat berterima kasih atas perhatian dan masukan berharga dari jajaran Komisi IV DPRD Sulut. Catatan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi kami di lapangan. Muara dari seluruh upaya ini hanya satu, yaitu memastikan masyarakat Sulawesi Utara mendapatkan pelayanan kesehatan yang jauh lebih cepat, berkualitas, dan manusiawi," ungkap dr. David.
Melalui RDP ini, Komisi IV DPRD Sulut berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif dapat melahirkan kebijakan anggaran kesehatan yang tidak hanya berorientasi pada penyerapannya semata, melainkan betul-betul memberikan dampak nyata bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat di seluruh pelosok Sulawesi Utara.
(*/Olvie)
View:627