Newsblessing.com, SULUT — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) akhirnya memberikan tanggapan resmi mengenai kepergian Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E., beserta keluarganya ke Israel. Langkah penjelasannya ini diambil guna menepis berbagai spekulasi dan perbincangan hangat yang bergulir di tengah publik belakangan ini.
Melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sulut, Denny Mangala, pihak dinas menekankan bahwa agenda melawat ke luar negeri tersebut bukanlah sebuah kegiatan kedinasan maupun agenda resmi pemerintahan. Kunjungan itu murni merupakan perjalanan keluarga yang dipadukan dengan ibadah rohani.
"Perjalanan rohani ini sudah dirancang sejak jauh-jauh hari. Ini sepenuhnya merupakan acara keluarga, bukan kunjungan kerja. Seluruh pembiayaannya menanggung sendiri dari dana pribadi, tidak ada yang dibebankan pada APBD," ujar Denny saat memberikan keterangan resmi di Manado.
Denny menambahkan bahwa keberangkatan Gubernur Yulius ke luar negeri sudah mematuhi jalur birokrasi dan regulasi administratif yang ditetapkan. Pihak Pemprov Sulut memastikan bahwa prosedur perizinan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bagi kepala daerah yang hendak bepergian ke luar negeri telah dikantongi secara sah sebelum keberangkatan dilakukan.
Pelayanan Publik Tetap Berjalan Normal
Kepergian orang nomor satu di Sulawesi Utara ini sempat memunculkan kekhawatiran terkait potensi melambatnya roda birokrasi di daerah. Namun, Pemprov Sulut menjamin bahwa seluruh fungsi instansi dan pelayanan terhadap masyarakat tetap beroperasi secara optimal tanpa mengalami hambatan.
Menurut Denny, Gubernur Yulius tetap aktif mengawasi dinamika dan kondisi di daerah secara jarak jauh. Arahan serta petunjuk strategis terus disampaikan kepada para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) agar seluruh kegiatan program penunjang masyarakat dapat terealisasi sesuai rencana.
"Meskipun beliau sedang berada di luar negeri, pengawasan dan komunikasi intensif terus berjalan. Gubernur secara rutin memonitor situasi daerah agar roda pemerintahan tetap berputar sebagaimana mestinya," tutur Denny.
Penunjukan Pelaksana Harian dan Penggunaan Dana Mandiri
Mengenai hadirnya sejumlah pejabat dan pimpinan perangkat daerah yang tampak menyertai rombongan tersebut, Pemprov Sulut memberikan penjelasan serupa. Denny mengonfirmasi bahwa kepersertaan para pejabat daerah itu tidak dibiayai oleh keuangan negara atau alokasi APBD, melainkan menggunakan dana pribadi masing-masing.
Guna mencegah kekosongan kepemimpinan pada satuan kerja yang ditinggalkan sementara waktu, Pemprov Sulut telah menetapkan Pelaksana Harian (Plh) di tiap-tiap instansi terkait. Mekanisme ini diterapkan agar koordinasi internal, penyelesaian tugas-tugas administratif, dan operasional layanan publik tidak terganggu.
"Pada dasarnya seluruh aktivitas pemerintahan dipastikan terus bergulir dengan baik dan lancar. Tidak ada kekosongan kepemimpinan maupun kendala operasional selama Gubernur berada di luar negeri," ia menegaskan.
Melalui pengumuman terbuka ini, Pemprov Sulut berharap klarifikasi yang disampaikan mampu menghadirkan pemahaman yang komprehensif bagi masyarakat sekaligus meluruskan kabar simpatik maupun disinformasi yang beredar. Pemprov Sulut menegaskan kembali komitmennya untuk menjaga transparansi, akuntabilitas tata kelola keuangan daerah, dan senantiasa menempatkan kepentingan serta pelayanan masyarakat di atas prioritas utama.
(*/Olvie)
View: 102