Newsblessing.com, MANADO — Tenaga Ahli Gubernur (TAG) Sulawesi Utara (Sulut) mengambil langkah cepat dengan menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan di kawasan Pelabuhan Manado, Kamis (22/10/2026). Pertemuan strategis ini diinisiasi untuk merespons dinamika informasi serta polemik yang berkembang di tengah masyarakat terkait penerapan kebijakan atau aturan baru di area pelabuhan.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh jajaran TAG Sulut yang dihadiri oleh Moktar Parapaga, Samuel Patabang, Jantje Lantu, dan Januardo Binilang. Selain itu, pertemuan ini juga menghadirkan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Manado, General Manager Pelindo Cabang Manado, perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara, serta Kapolsek Pelabuhan Manado.
Duduk Perkara dan Fokus Pembahasan
Pertemuan ini menjadi wadah penting untuk membedah berbagai informasi yang sempat viral di media sosial serta meluruskan mekanisme aturan baru yang diberlakukan di Pelabuhan Manado. Salah satu fokus utama pembahasan adalah pentingnya transparansi informasi agar publik tidak salah menerima atau menafsirkan kebijakan yang ada.
Langkah antisipatif ini dinilai sangat krusial guna meredam potensi kesalahpahaman yang dikhawatirkan dapat memicu keresahan publik, termasuk mengantisipasi rencana aksi unjuk rasa yang sempat santer dikabarkan bakal digelar pada 2 November mendatang.
"Kita ingin memastikan setiap langkah yang diambil dapat dipahami dengan benar oleh masyarakat luas. Semua pihak sepakat untuk memperkuat sosialisasi agar tidak ada lagi informasi yang menyesatkan," ujar salah satu perwakilan TAG Sulut saat memberikan keterangan.
Melalui dialog terbuka ini, para pihak sepakat bahwa sosialisasi aturan baru harus dilakukan secara masif, humanis, dan mudah dipahami oleh masyarakat, khususnya para pengguna jasa pelabuhan dan para pelaku usaha kecil yang beraktivitas di sekitar lokasi.
Komitmen Bersama untuk Keamanan dan Kenyamanan
Dari hasil rapat koordinasi tersebut, seluruh pemangku kepentingan sepakat menegaskan bahwa penataan dan penerapan aturan baru di Pelabuhan Manado semata-mata bertujuan untuk meningkatkan aspek keselamatan, keamanan, serta kenyamanan bagi para penumpang maupun seluruh pengguna jasa pelabuhan. Kebijakan ini dipastikan tidak dibuat untuk memberatkan pihak mana pun.
Kolaborasi lintas instansi ini juga diharapkan mampu membangun sinergisitas yang lebih baik antara pemerintah daerah, otoritas pelabuhan, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Ke depan, komunikasi yang transparan akan terus dijaga agar setiap kebijakan publik dapat diterima dengan baik tanpa menimbulkan gesekan di lapangan.
(*/Olvie)
View:683