Kawal LKPJ Gubernur 2025, Pansus DPRD Sulut Sidak Kantor Pusat BSG dan PT MSM

Newsblessing.com, SULUT – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Utara tahun anggaran 2025 bergerak cepat melakukan fungsi pengawasan. Pada Rabu (15/4/2026), rombongan wakil rakyat ini melakukan kunjungan lapangan (on the spot) ke dua entitas besar, yakni PT Bank SulutGo (BSG) dan perusahaan pertambangan PT Meares Soputan Mining (MSM).

​Kunjungan ini merupakan langkah krusial untuk memverifikasi kesesuaian antara laporan tertulis yang disampaikan pemerintah provinsi dengan realitas kinerja di lapangan.

​Bedah Performa "Torang Pe Bank"

​Gedung kantor pusat baru Bank SulutGo menjadi titik pertama yang disambangi. Dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Raski Mokodompit, agenda ini menjadi kunjungan kerja perdana DPRD Sulut di gedung ikonik tersebut sejak diresmikan.

​Raski menegaskan bahwa keterbukaan data keuangan BUMD adalah kunci dalam penilaian LKPJ. Fokus utama Pansus adalah memastikan kontribusi bank daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap optimal.

​"Kami turun lapangan untuk memvalidasi data. Pansus ingin memastikan performa manajemen BSG sepanjang 2025 tetap berada di jalur yang benar, terutama mengenai deviden dan efektivitas pengelolaan manajemen baru dalam mencapai target," ujar Raski Mokodompit.

​Kehadiran Pansus disambut oleh jajaran pimpinan tertinggi BSG, termasuk Komisaris Utama GS Vicky Lumentut dan Direktur Utama Revino Pepah. Dalam pertemuan tersebut, manajemen BSG memaparkan secara rinci mengenai pertumbuhan aset, penyaluran kredit ekonomi kerakyatan, hingga realisasi deviden yang menjadi motor penggerak ekonomi di Sulawesi Utara dan Gorontalo.

​Pantau Sektor Pertambangan di Minahasa Utara

​Tak hanya sektor perbankan, Pansus LKPJ juga memperluas jangkauan pengawasan ke sektor sumber daya alam. Tim melanjutkan perjalanan ke lokasi operasional PT Meares Soputan Mining (MSM) di Minahasa Utara.

​Peninjauan ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian daerah serta memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berdampak pada laporan pertanggungjawaban gubernur.

​Komposisi Pansus yang Hadir

​Sejumlah legislator senior tampak mendampingi dalam agenda maraton ini, di antaranya:

• ​Louis Carl Schramm
• ​Dr. Paula Runtuwene
• ​Remly Kandoli
• ​Nick Lomban
• ​Roy Roring
• ​Mulyadi Paputungan
• ​Jeane Laluyan

​

Hasil dari kunjungan lapangan ini nantinya akan menjadi bahan rekomendasi kritis DPRD Sulawesi Utara terhadap LKPJ Gubernur tahun 2025 sebelum diputuskan dalam rapat paripurna. (*Olvie)

Jemput ‘Asmara’ di Kopandakan, Raski Mokodompit Tegaskan Komitmen Kawal Pembangunan BMR

Newsblessing.com, KOTAMOBAGU – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Raski Mokodompit, kembali melaksanakan tugas konstitusinya dengan turun langsung menemui konstituen di wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR). Kegiatan Reses I Tahun Sidang 2026 ini dipusatkan di Desa Kopandakan I, Selasa (31/03/2026).

​Dalam suasana yang akrab, politisi senior Partai Golkar ini menjemput berbagai "Asmara" atau Aspirasi Masyarakat. Warga yang hadir tampak antusias menyampaikan beragam keluhan dan usulan, mulai dari perbaikan infrastruktur desa, peningkatan kualitas layanan publik, hingga dukungan nyata untuk penguatan ekonomi kerakyatan.

​

Jembatan Antara Rakyat dan Pemerintah

​Raski Mokodompit yang kini menjabat sebagai Sekretaris DPD I Partai Golkar Sulut sekaligus anggota Komisi I DPRD Sulut, menegaskan bahwa reses adalah instrumen vital dalam demokrasi untuk memastikan suara akar rumput tidak terabaikan.

​"Setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat akan kami kawal dan perjuangkan dalam pembahasan di tingkat provinsi. Hasil serap aspirasi ini akan menjadi bahan utama dalam penyusunan program kebijakan pemerintah daerah agar lebih tepat sasaran," tegas Raski di hadapan warga.

​Sebagai wakil rakyat dari Dapil BMR, ia berkomitmen untuk menempatkan kebutuhan masyarakat lokal ke dalam skala prioritas pembangunan Sulawesi Utara.

​Fungsi Pengawasan dan Evaluasi Kinerja

​Selain menjaring usulan warga, figur yang dikenal vokal ini juga tengah mengemban tanggung jawab besar di lembaga legislatif. Saat ini, Raski dipercayakan memimpin Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur, yang bertugas mengevaluasi capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sulut.

​Menurutnya, fungsi pengawasan yang ketat harus berjalan beriringan dengan fungsi penganggaran agar pembangunan merata hingga ke pelosok BMR.

​"Kolaborasi yang kuat antara DPRD dan pemerintah adalah kunci. Program pembangunan tidak boleh hanya sekadar seremoni, tetapi harus benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat agar manfaatnya dirasakan langsung," tambahnya.

​Fokus pada Kesejahteraan Masyarakat

​Kegiatan reses ini diakhiri dengan komitmen Raski untuk terus mengawal setiap poin aspirasi yang telah dicatat. Ia berharap, sinergi antara legislatif dan eksekutif dapat mempercepat realisasi bantuan maupun perbaikan fasilitas umum di wilayah Bolaang Mongondow Raya pada tahun anggaran berjalan.

​Turut hadir dalam kegiatan tersebut, jajaran pemerintah desa, tokoh masyarakat, pemuda, serta kaum ibu yang menaruh harapan besar pada perjuangan Raski Mokodompit di gedung cengkih.

Raski Mokodompit Resmi Dilantik Periode 2024-2029

Newsblessing.com, SULUT - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (SULUT) Menggelar Rapat Paripurna Pergantian Antar Waktu (PAW) Fraksi Partai Golkar Raski Mokodompit.

Rapat PAW dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Sulut, Dr Fransiscus Andy Silangen Di dampingi Wakil ketua DPRD dr. Michaela Elsiana Paruntu, Wakil ketua Stella Runtuwene AMD.Sek, Wakil ketua Royke Anter. SE Dan Anggota DPRD Sulut, Jumat (25/7/2025).

Diketahui Raski Mokodompit menggantikan I Ketut Sukadi yang meninggal dunia pada Februari 2025 lalu. Ini menjadi periode keempat politikus Golkar dari Dapil Bolmong Raya.

Ketua DPRD Sulut Andi  Silangen memandu pengucapan sumpah serta melakukan penyematan tanda anggota DPRD Sulut.

Turut Hadir dalam rapat paripurna Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE dan Wakil Gubernur, DR. J. Victor Mailangkay, SH. MH,

jajaran Forkopimda, serta kepala perangkat daerah dan tamu undangan lainnya.  (*/Olvie)

Ini Tanggapan MEP Terkait Proses PAW Raski Mokodompit

Newsblessing.com, SULUT – Terkait Soal Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Dari Alm. I Ketut Sukadi Ke Raski Mokodompit,  Wakil Ketua DPRD Sulut dari Fraksi Partai Golkar Michaela E. Paruntu atau kerap disapa MEP memberikan tanggapan.

Anggota DPRD Sulut dari Partai Golkar Daerah Pemilihan (Dapil) Bolmong Raya ini sebelumnya di jabat oleh Alm. I Ketut Sukadi.

Usai Rapat Paripurna Beberapa awak media mewawancarai MEP dilantai III DPRD Sulut, MEP mengatakan Soal Proses PAW sedang berjalan, Senin (02/06/2025).

“PAW Pak Raski sedang berjalan Prosesnya, suratnya sudah masuk di DPRD. nanti langkah lebih lanjutnya kedepan tinggal mengikuti proses.” Kata MEP sapaan akrabnya.

Ia pun berharap agar supaya Proses PAW ini berjalan secepatnya.

“Yang pasti Golkar lebih cepat, lebih baik lah. kalo begini kan kayak kurang, seharusnya enam tapi kita berlima sekarang.” ucapnya. 

Lanjut MEP, yang pasti golkar menginginkan agar proses ini lebih cepat lebih bagus.

“Karena kursi kami di DPRD saat ini kan kurang satu, personil kurang. Saya harapkan proses PAW ini segera diselesaikan,"tutup MEP.

(*/Olvie)

Usulan PAW Alm. I Ketut Sukadi Digantikan Raski Mokodompit dari Golkar Berproses

Newsblessing.com, SULUT – Pengusulan pengganti antar waktu (PAW) Anggota DPRD Sulut dari Partai Golkar mulai berproses.

Seperti yang dilaporkan Ketua DPRD Sulut, Fransiskus Andi Silangen, Rabu (30/04/2025) di akhir pergelaran rapat paripurna Penyampaian laporan AKD dan reses serta penutupan – pembukaan masa reses tahun 2025.

Ketua Dewan menyampaikan, usulan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara atas nama Almarhum I Ketut Sukadi oleh Saudara Raski Mokodompit dari partai Golkar Dapil Bolaang Mongondow Raya.

“Diumumkan untuk selanjutnya akan diproses sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” Ucap Ketua Andi Silangen dihadapan 

Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkay, Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut serta OPD Pemprov. (*/Olvie)