Newsblessing.com, SULUT – Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara yang membuka pintu dan merespons langsung jajaran serikat buruh mendapat apresiasi tinggi. Sikap terbuka lembaga legislatif daerah tersebut dinilai menjadi angin segar bagi keterbukaan publik serta penegakan hak-hak pekerja di wilayah Sulut.
Ketua KSPSI-AGN PPMI Sulawesi Utara, Tommy Sampelan, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya atas penerimaan aspirasi yang dilakukan oleh DPRD Sulut. Momen tersebut berlangsung saat gelombang aksi penyampaian tuntutan oleh Koalisi Indonesia Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) di halaman serta ruang sidang gedung parlemen daerah pada Kamis (10/9/2026).
Menurut Tommy, kesediaan para wakil rakyat untuk duduk bersama, mendengarkan, hingga menandatangani lembar komitmen aspirasi merupakan cerminan dari fungsi lembaga perwakilan yang berjalan sebagaimana mestinya. Langkah ini memunculkan optimisme baru di tengah perjuangan panjang kaum buruh dalam meraih kepastian hukum dan kesejahteraan yang layak.
"Ini adalah kebangkitan demokrasi kita. Gedung ini dihuni para wakil rakyat yang tidak menutup pintu terhadap suara rakyat. Justru di sini kita melihat respons cepat dan tulus ketika para buruh dan pekerja menyampaikan aspirasi," ujar Tommy Sampelan saat memberikan keterangan.
Fokus RUU Ketenagakerjaan dan Isu Nasional
Dalam aksi damai yang melibatkan berbagai elemen pekerja tersebut, terdapat sejumlah poin krusial yang disodorkan kepada pihak legislatif. Salah satu fokus utama yang menjadi sorotan KBPBI yakni dinamika pembahasan beberapa rancangan undang-undang (RUU) perlindungan ketenagakerjaan yang tengah bergulir di tingkat pusat.
Tommy menjelaskan bahwa regulasi di sektor ketenagakerjaan harus menempatkan perlindungan buruh sebagai prioritas utama, bukan sekadar mengakomodasi kepentingan investasi semata. Ia menilai kepastian hukum yang adil di tingkat nasional akan berdampak langsung pada iklim kerja di daerah, termasuk di Sulawesi Utara.
Ia menambahkan, gerakan yang diusung oleh para buruh di Manado tidak berakar dari kepentingan lokal belaka. Keresahan yang dialami oleh para pekerja di Sulut pada dasarnya merupakan cerminan dari persoalan yang dihadapi oleh jutaan buruh lain di berbagai penjuru Nusantara.
"Gerakan ini bukan sekadar suara Sulawesi Utara. Kita melangkah dari Sulut, namun hari ini seluruh Indonesia bergerak. Keresahan yang kami sampaikan adalah keresahan bersama di seluruh negeri," tegas Tommy.
Soroti Oknum Pengusaha Nakal dan Pengawasan Pemerintah
Di sisi lain, Tommy turut melontarkan kritik keras terhadap praktik-praktik ketenagakerjaan di lapangan yang dinilai kerap merugikan hak-hak mendasar kaum buruh. Ia menyebut masih ada celah pelanggaran yang diduga melibatkan oknum pengusaha tidak taat aturan, yang dalam beberapa kasus disinyalir menjalin kerja sama main mata dengan oknum petugas di dinas terkait.
Bentuk pelanggaran yang disorot meliputi pengabaian hak upah layak, ketiadaan jaminan sosial keselamatan kerja, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak tanpa mekanisme yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menanggapi fenomena tersebut, pihak serikat menegaskan tidak akan tinggal diam dan siap mengambil langkah tegas jika praktik-praktik intimidasi serta pelanggaran hukum terus dibiarkan tanpa tindakan nyata dari instansi berwenang.
"Kami tidak akan berdiam diri. Jika perlu, kami akan buka seluruh fakta ini melalui media agar ada efek jera. Pemerintah harus berani menegakkan hukum. Tidak boleh ada kompromi atas hal yang merugikan nasib ribuan pekerja dan buruh," tandasnya.
Dorong Komitmen Realisasi dan Kawal Kebijakan
Penandatanganan lembaran aspirasi oleh pimpinan dan anggota DPRD Sulut dipandang sebagai titik awal dari proses panjang pengawalan isu buruh. Pihak KSPSI-AGN bersama koalisi serikat pekerja berkomitmen untuk terus memantau sejauh mana dokumen tuntutan tersebut diteruskan ke tingkat pemerintah pusat maupun ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan daerah.
Sinergi antara pengawasan masyarakat sipil dan komitmen penegakan hukum oleh pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang kondusif, harmonis, serta berkeadilan bagi seluruh pihak.
Aksi yang berlangsung tertib hingga sore hari tersebut ditutup dengan penyerahan berkas tuntutan secara resmi kepada perwakilan DPRD Sulut, disaksikan oleh jajaran pengurus serikat buruh serta aparat pengamanan setempat.
(*/Olvie)
View:828