Newsblessing.com, SULUT – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengkritik tajam buruknya alur komunikasi dan koordinasi di internal Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulut. Kritik ini mengemuka setelah munculnya kesimpangsiuran informasi mengenai kebijakan belajar dari rumah (BDR) bagi para siswa yang dipicu oleh krisis kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah tersebut.
Sorotan tajam tersebut disampaikan oleh anggota DPRD Sulut, Cindy Wurangian, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Komisi IV DPRD Provinsi Sulut, Manado, Senin (19/10/2026). Rapat yang dipimpin oleh legislator Vonny Paat ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulut, Drs. Jahja Paulus Rondonuwu, M.Si., beserta jajaran pejabat strukturalnya.
Cindy menilai bahwa mekanisme penyampaian informasi resmi dari pemerintah daerah ke tingkat satuan pendidikan di lapangan masih sangat memprihatinkan dan terkesan kacau-balau. Kondisi ini dinilai memicu kebingungan masif di kalangan pihak sekolah, orang tua murid, hingga para siswa.
Instruksi Belajar dari Rumah Memicu Kebingungan di Lapangan
Dalam rapat evaluasi tersebut, Cindy menceritakan bahwa imbauan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut terkait pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah dikeluarkan sebagai langkah antisipasi atas dampak kelangkaan pasokan BBM yang melumpuhkan sebagian sektor transportasi publik. Namun, pengimplementasian instruksi tersebut di lapangan justru memicu gejolak akibat distribusi informasi yang tidak merata dan saling bertolak belakang.
"Saya menerima banyak sekali aduan dan panggilan telepon dari masyarakat yang menanyakan kebenaran surat edaran tersebut. Informasi yang beredar di tiap-tiap sekolah sangat simpang siur. Ada sekolah yang menerima pemberitahuan resmi, ada yang hanya mengandalkan kabar burung, bahkan ada sekolah yang sudah terlanjur meliburkan siswanya padahal kondisi di lapangan sudah bergerak berubah," ujar Cindy di hadapan jajaran Dinas Pendidikan.
Ia menambahkan, ketidakjelasan narasi dan keterlambatan penyampaian instruksi ini mencerminkan belum tersedianya sistem mitigasi komunikasi yang andal di tubuh instansi pendidikan daerah. Akibatnya, pemangku kepentingan di sekolah dasar hingga menengah atas kerap mengambil tindakan sendiri-sendiri tanpa arahan tunggal yang pasti.
Pola Berulang yang Harus Segera Dibenahi
Lebih lanjut, Cindy menegaskan bahwa kekacauan komunikasi seperti ini bukanlah kasus pertama yang terjadi di Sulawesi Utara. Berdasarkan catatannya, pola kegagalan penyampaian informasi darurat semacam ini selalu berulang setiap kali daerah mengalami situasi krisis, seperti bencana alam gempa bumi atau cuaca ekstrem.
"Kejadian seperti ini bukan kali ini saja terjadi. Ketika ada bencana gempa atau kondisi darurat lainnya, pemerintah menerbitkan edaran untuk meliburkan sekolah, tetapi informasinya selalu simpang siur saat sampai di bawah. Walaupun surat resmi sudah ditandatangani oleh Gubernur atau Sekprov, alur distribusinya ke sekolah-sekolah diduga tersumbat di jalan," tegas Cindy.
Oleh karena itu, ia mendesak Kepala Dinas Pendidikan untuk segera membangun dan menetapkan jalur komunikasi resmi yang cepat, terpusat, dan terverifikasi. Langkah ini dinilai vital agar setiap instruksi strategis pemerintah dapat diterima secara seragam dan dieksekusi secara serentak oleh seluruh sekolah tanpa memicu keraguan publik.
Optimisme Anggaran dan Kinerja Sektor Pendidikan
Di samping mengkritik aspek komunikasi, Cindy juga menyoroti efektivitas alokasi anggaran pendidikan di Provinsi Sulawesi Utara. Menurutnya, pemanfaatan anggaran daerah harus diprioritaskan untuk menyelesaikan dan merespons persoalan riil yang dihadapi dunia pendidikan saat ini.
"Meskipun anggaran yang ada belum mampu menyelesaikan seluruh persoalan secara komprehensif sekaligus, setidaknya alokasi tersebut harus benar-benar menjawab kebutuhan mendesak di lapangan," ungkapnya.
Kendati demikian, Cindy menyatakan optimismenya terhadap kepemimpinan Jahja Paulus Rondonuwu di Dinas Pendidikan Sulut. Mengingat rekam jejak kepemimpinan Jahja yang telah ia amati sejak lama, ia meyakini bahwa pembenahan internal dan peningkatan mutu pendidikan daerah dapat diwujudkan jika masukan-masukan kritis segera ditindaklanjuti.
Sikap Dinas Pendidikan Sulut
Menanggapi berbagai catatan kritis dan desakan dari Komisi IV DPRD Sulut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulut, Jahja Paulus Rondonuwu, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan para legislator. Pihaknya berjanji akan menjadikannya sebagai bahan evaluasi internal.
"Kami menyampaikan terima kasih atas seluruh masukan dan saran konstruktif yang telah disampaikan oleh anggota dewan. Hal ini tentu menjadi perhatian serius kami untuk melakukan perbaikan koordinasi ke depan," singkat Jahja.
Melalui RDP ini, DPRD Sulut berharap Dinas Pendidikan dapat segera membenahi kanal komunikasi publiknya sehingga di masa mendatang, kebijakan darurat maupun regulasi rutin dapat tersampaikan secara profesional, cepat, dan transparan demi menjamin kepastian aktivitas belajar-mengajar di Sulawesi Utara.
(*/Olvie)
View: 912