Pansus DPRD Sulut Genjot Pembahasan Ranperda P3A, Target Tuntas Pekan Depan

Newsblessing.com, SULUT — Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara terus mengebut pembahasan regulasi tersebut.

​Hingga Senin (2/11/2026), proses harmonisasi pasal demi pasal di ruang serbaguna DPRD Sulut ini telah mencapai Pasal 76.

​Ketua Pansus P3A Pricylia Rondo mengungkapkan bahwa pihaknya bekerja secara maraton agar seluruh draf rancangan undang-undang daerah ini dapat rampung sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

​"Saat ini yang kami bahas sudah berada di Pasal 76," ujar Pricylia saat ditemui di sela-sela rapat, didampingi oleh anggota Pansus lainnya, Hillary Tuwo dan Vionita Kuera.

​Pansus menaruh target yang cukup optimistis agar seluruh proses pembahasan tuntas sepenuhnya pada pekan depan.

​"Targetnya, hari Senin pekan depan sudah selesai dibahas secara keseluruhan," tambah Pricylia menegaskan komitmen lembaganya dalam mengawal penyusunan aturan tersebut.

​Langkah cepat yang diambil DPRD Sulut ini bukan tanpa alasan. Lembaga legislatif daerah berupaya memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan memiliki landasan yuridis yang kuat. Regulasi ini nantinya diproyeksikan sebagai instrumen strategis untuk mendorong perlindungan hukum serta pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak di Bumi Nyiur Melambay.

​Lebih lanjut, Pansus P3A berharap kehadiran perda ini tidak sekadar menjadi dokumen normatif di atas kertas. Lebih dari itu, regulasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan dampak positif dan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas, khususnya kaum perempuan dan anak.

​Sejumlah poin krusial yang turut menjadi sorotan dalam draf ranperda ini mencakup tiga aspek utama, yakni optimalisasi program pemberdayaan, penguatan langkah-langkah pencegahan diskriminasi, serta efektivitas mekanisme penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sulawesi Utara. Dengan pengawalan ketat dari pansus, regulasi ini diharapkan segera disahkan menjadi payung hukum yang komprehensif.

(*/Olvie)


View:808

Lebih baru Lebih lama