Kaesang Ajak Warga Sulut Gunakan Hak Pilih Pemilu 14 Februari 2024 Hari Kasih Sayang

Newsblessing.com, SULUT - Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep kembali mengingatkan masyarakat di Sulawesi Utara untuk datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024 mendatang.

Disebutkan Kaesang, Pemilu dijadwalkan 14 Februari 2024 bertepatan dengan hari Valentine (Hari Kasih Sayang). 

Dia berpesan untuk tetap menjaga ketertiban dan keamanan menjelang pesta demokrasi lima tahunan, sehingga berjalan lancar dan aman. 

"Di kesempatan ini saya tidak berbicara banyak. Tujuan saya datang di Sulawesi Utara ingin mengajak kita semua, khususnya  para pemilih untuk datang ke TPS memberikan suaranya. Kalau ada yang ingin bervalantine ditunda dulu," ujarnya dengan nada bercanda saat bertatap muka dengan sebagian masyarakat Sulut bertempat di Rumah Alam Testo, Jl Ring Road Maumbi, Minahasa Utara (Minut), Jumat (13/09/23).

Dalam kunjungannya di Sulut, Kaesang didampingi Sekjen DPP PSI notabene Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pentanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie serta Anggota Dewan Pembina DPP PSI Giring Ganesha dan Isyana Bagoes Oka.

Turut mendampingi legislator Sulut juga Ketua DPW PSI Sulut Melky Jakhin Pangemanan, Ketua DPD PSI Kota Manado juga anggota DPRD Manado Jurani Rurubua, serta Katua DPD PSI Minut Steven Tumilantow

Di kesempatan yang sama, Kaesang juga meminta masukan dari masyarakat Sulut apa yang bisa dilakukan Partai Solidaritas Indonesia. 

Kaesang menegaskan, Partai PSI sangat solider, menjunjung tinggi toleransi. Itu sebabnya dia ingin bergabung dengan PSI.

Kaesang mengakui ada orang-oramg yang masih menganggap PSI adalah Partai kecil. Dia memastikan di tahun 2024 nanti, Partai yang dianggap kecil akan menjadi Partai yang diperhitungkan," tegas putera bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebelumnya, Ketua DPW PSI Sulut Melky Jakhin Pangemanan (MJP) memberikan apresiasi atas kunjungan Ketua Umum DPP PSI bersama para petinggi DPP serta para Dewan Pembina. 

"Kedatangan Ketum PSI mas bro Kaesang merupakan kunjungan perdana di daerah Sulawesi Utara. Dipastikan di lain waktu putera bungsu Presiden RI Joko Widodo akan datang lagi bertatap muka dengan warga Sulut," ujar MJP sapaan akrab Melky Pangemanan. (**)

Julius Jems Tuuk: Ganti Sekda Minahasa Serta Pimpinan BPJS Sulut Dan Minahasa

Jems Tuuk saat ikuti rapat hearing komisi IV DPRD Sulut

Newsblessing.com, Sulut - Komisi IV DPRD Sulut undang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa dan Pimpinan BPJS Sulut untuk hearing terkait dengan permasalahan yang terjadi antara Pemkab Minahasa dengan pihak BPJS khususnya BPJS cabang Tondano, di ruangan rapat Paripurna kantor DPRD Sulut, pada senin (11/21).

Pasalnya Pemkab Minahasa dan Pihak BPJS cabang Tondano dikabarkan akan putus kerjasama karena Pemkab Minahasa belum membayar tagihan kepada BPJS, namun dalam rapat pemkab Minahasa melalui sekda minahasa mengatakan akan membayar tagihan tersebut diakhir januari atau awal februari 2021.

Mengetahui akan permasalahan tersebut, James Tuuk menyesalkan kelalaian dan arogansi kedua bela pihak,  sehingga Tuuk memberikan kritikan pedasnya.

"Ada persoalan yang terjadi antara BPJS Kesehatan di Minahasa dan Pemerintah kabupaten Minahasa dimana ada kelalaian dari pemerintah Minahasa yang perlu melunasi kewajiban kepada BPJS, padahal itu adalah urusan wajib pemerintah yang merupakan pelayanan dasar . Saya tidak habis pikir kenapa ada kelalaian pemerintah kabupaten Minahasa tidak membayar tagihan dari BPJS, padahal itu adalah urusan pemerintahan wajib yaitu pelayanan dasar.“ ungkap Tuuk

Lalu dia menambahkan bahwa ini adalah persoalan kesombongan pemkab Minahasa dan Pihak BPJS.

"Saya tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah, bagi saya persoalan ini adalah persoalan kesombongan pemerintah Minahasa maupun pihak BPJS. Mereka harus urus rakyat, pelayanan bagi kesehatan bagi masyarakat Minahasa wajib dilakukan karena ini amanat undang-undang. Kalau masalah ini tidak bisa diselesaikan saya usulkan komisi lV membuat rekomendasi kepada Gubernur untuk ganti Sekda Minahasa dan merekomendasikan mengganti pimpinan BPJS Sulut dan Minahasa karena mereka sudah melalaikan tugas utama mereka diangkat jadi pimpinan mengurus rakyat bukang kase tunjung jago." Tambahnya

Selanjutnya Tuuk menuturkan yang masyarakat ketahui itu mereka masuk rumah sakit terus dilayani, bukan siapa yang benar dan siapa yang salah.

"Oleh karena itu menurut saya hari ini kita tidak mau mendengar arogansi pembenaran apakah Pemerintah kabupaten Minahasa atau kepada pihak BPJS. Rakyat tidak mau tahu persoalan ini, yang rakyat tahu ketika dia datang ke rumah sakit dia dilayani." Tuturnya

Peserta usai rapat hearing pemkab minahasa dan BPJS bersama komisi IV DPRD Sulut

Rapat tersebut dihadiri secara fisik oleh Ketua Komisi IV Braien Reiner Leonard Waworuntu, Wakil ketua Careig Neichel Runtu dan anggota komisi IV Melky Jakhin Pangemanan, Melisa Gerungan, Nusriwin Yunus Dunggio, Yusra Alhabsyi, Hilman Idrus, dan Secara Virtual, Julius Jems Tuuk, Fanny Legoh. Sedangkan dari Pemkab Minahasa ada Sekda Minahasa Jeffry Korengkeng, SH, MSi, kadis sosial Minahasa Jhon Kapo, Kepala BPKAD Donald Wagey. Lalu dari BPJS, Deputi Pak Candra, Kacab Manado dr. Prabowo M,Kes.AAK, dan kacab Tondano Efran Chandra Nugraha.

Kemudian Jems Tuuk menjelaskan urusan wajib pemerintah guna mengamanatkan UUD 1945.

"Kita bisa bayangkan bagaimana negara mengamanatkan lewat undang-undang dasar 1945 kemudian diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 dimana urusan wajib pemerintah konkuren yang merupakan urusan pemerintahan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu urusan wajib yang diprioritaskan adalah Kesehatan tiba-tiba ada persoalan hanya karena komunikasi." Jelas Tuuk.

(Enzo)

Resmi Gantikan RS, Hilman Idrus Dilantik Ketua DPRD Sulut.

Hilman Idrus usai dilantik jadi anggota DPRD Sulut

 Newsblessing.com, Sulut - Rapat Paripurna dalam Rangka Pengganti antar waktu anggota DPRD Sulut, Hilman Firmansyah Idrus, S.T resmi dilantik oleh ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dr. Fransiscus Andy Silangen.

Melalui mekanisme dan prosedur pelantikan seperti pembacaan sumpah janji, pengukuhan rohaniawan dan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah lalu ditutup dengan penyematan tanda anggota DPRD oleh ketua dewan, Hilman Idrus resmi menjadi anggota DPRD Sulut menggantikan Richard Sualang yang telah mengundurkan diri.

Mewakili Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Wakil Gubernur Sulawesi utara Steven Kandouw mengingatkan Hilman Idrus

"Sesuai sumpah yang beliau ambil tadi, tetap jadikan tanggungjawab ini sebagai amanah. Masih banyak tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Semoga bisa cepat beradaptasi dan seirama selangkah bersama teman lain. Tetap yang utama adalah janji kita kepada konstituen kita." Ucap Wagub Steven Kandouw di kesempatan sambutannya di ruang Paripurna Kantor DPRD Sulut, pada senin (7/12/20).

Foto bersama anggota DPRD Sulut usai pelantikan

Usai Pekantikan Hilman mengatakan akan menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya pada komisi yang sudah ditetapkan.

"Yang pasti sebagai anggota DPRD akan bekerja mewakili rakyat, tugas legislasi fungsi pengawasan dan budgeting akan kami kedepankan. Semua untuk kepentingan rakyat, sesuai komisi yang ditempatkan." Ungkap Hilman

Diketahui Hilman Idrus masuk di komisi IV DPRD Sulut bidang kesejahteraan rakyat bersama-sama dengan para politisi seperti Ketua Komisi IV Braien Waworuntu, Wakil Ketua Komisi IV Careig Runtu, Anggota MJP, Yusra, Melisa, Nursiwin, Sarwa dan Fanny Legoh. (Enzo)

MJP : CEP Dianggap Mendiskreditkan Jabatan Kadis Dikda Sulut

Foto ist: Melky Jakhin Pangemanan

Sulut, Newsblessing.com –  Melky Jakhin Pangemanan (MJP) Anggota Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) sesalkan pernyataan salah satu calon Gubernur (Cagub) Christiany Eugenia Paruntu (CEP)  dalam debat Pilkada dianggap mendiskreditkan jabatan Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut karena bergelar dokter.

Pangemanan mengatakan sekalipun banyak kritikan yang disampaikan komisi 4 yang selaku mitra kerja Dikda, namun pemerintah Provinsi telah bekerja dengan hati sehingga perbaikan pelayanan pendidikan di Sulawesi Utara terjadi sampai hari ini.

 “Intinya kami menghargai kerja keras dan apresiasi kepada Dinas pendidikan yang terus berjuang khususnya Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang terkasih dr Grace Punuh.

Saya mau sampaikan dr Grace Punuh memiliki profesi yang mulia meskipun kami selalu mengkritisi dan menghajar untuk perbaikan pendidikan di Sulut, ” ujar Pangemanan di sidang Paripurna DPRD Sulut Kamis, (12/11/20).

Menurut Pangemanan gelar dokter yang disandang Kadis Dikda Grace Punuh adalah pencapaian yang sangat luar biasa.

” Tetapi saya menyesalkan dan mempertegas dalam debat Pilkada, salah satu calon Gubernur melecehkan pimpinan eselon II kita dengan mengatakan seorang dokter tidak layak menjadi Kepala Dinas Pendidikan, ini klasifikasinya eselon II dia sudah melewati kompetensi dan uji kelayakan, dia sudah ada di level managemen bukan lagi dibawah pekerja teknis.” sesalnya.

Pangemanan sekali lagi mempertegas bahwa gelar sebagai seorang dokter merupakan bentuk pencapaian yang luar biasa.

“Jangan ada yang melecehkan profesi manusia, ketua DPRD kita seorang dokter dan mampu memimpin lembaga legislatif ini dengan baik. “pungkas Pangemanan. (Olvie)

DPRD Sulut Temui Masalah Serius Pada Pelabuhan Penyeberangan Likupang.

Penebangan mangrove dipelabuhan penyeberagan likupang

 Sulut, NB- Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melakukan kunjungan kerja pada Pelabuhan Penyeberangan Likupang sebagai Mitra kerja.

Yang turut hadir dalam kunjungan kerja tersebut kadis DLH dan kadis Ketenagakerjaan Sulut.

Ketua Komisi VI DPRD Sulut, Braien Waworuntu dan Anggota Melky J. Pengemanan menyesalkan apa yang terjadi dilapangan.

Pasalnya terdapat dilapangan ada penebangan mangrove dan masalah ketenagakerjaan mulai dari upah hingga pemanfaatan tenaga kerja lokal. Seperti yang diungkapkan BW kepada awak media pada, rabu (11/11/20) kemarin.

Kepada balai pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulut dan pihak pelaksana PT. Hisar Makmur.

"Jangan sekali-kali memanipulasi data pekerja dan wajib membayarkan Upah bulanan pekerja sejumlah Rp. 3310723." Tegas BW

Lanjut BW soal, "Penebangan Mangrove yang memiliki manfaat bagi lingkungan serta melindungi undang-undang merupakan konstitusi bagi bangsa dan negara Indonesia serta merusak alam dan lingkungan hidup yang merupakan warisan leluhur kepada anak dan cucu kita," jelas BW.

Selebihnya BW menyesalkan ketidak hadiran kepala balai pengelola transportasi darat XXII Prov Sulut dalam kunjungan tersebut.

"Mungkin kebalai menganggap remeh DPRD Sulut," tutup BW.

Melky Jakhin Pangemanan juga menyesalkan hal tersebut.

"kami juga menemukan fakta dilapangan terkait penebangan mangrove di lokasi pekerjaan rehabilitasi pelabuhan penyeberangan likupang," tegas MJP

MJP juga menambahkan, "UU 33 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasa 32 ayat 1 dengan jelas mengamanahkan bahwa AMDAL/UKL-UPL wajib memiliki ijin lingkungan," katanya

Dalam penemuan dilapangan tersebut maka komisi VI akan menindaklanjuti karena dianggap serius dan terkesan mengabaikan perintah undang-undang.

"Ini adalah ide yang berat dan harus dipertanggungjawabkan. Komisi VI juga masalah tenaga kerja, dimana data administrasi pekerja yang diberikan tidak rapi dan sangat asal-asalan. Diduga ada kekeliruan dalam memberi informasi dan data pekerja, ujarnya

"Ini menunjukan bahwa tidak profesional dalam mengelola data pekerja. Ada juga masalah pada pembayaran Upah/Gaji para pekerja. Temuan komiai VI, pihak yang terkait tidak membayar upah pekerja sesuai dengan SK Gubernur Sulut nomor 446 Tahun 2019, yakni sejumlah Rp. 3.310.723," beber MJP

Padahal setiap perusahaan wajib menaati ketentuan upah minimum provinsi (UMP).

"Prinsip dasar dari ketentuan ini adalah batas upah minimum yang diperbolehkan, yaitu larangan membayar upah kebuh rendah. Dasar hukumnya adalah UU Ketenagakerjaan pasal 90 ayat 1, yakni pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minumim yang dimaksud pasal 89," tutup MJP

(Enzo)