Newsblessing.com, SULUT – Anggota DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Nick Adicipta Lomban, kembali menunjukkan komitmennya dalam mengawal aspirasi publik. Kali ini, ia pasang badan dalam mencari jalan keluar atas polemik akses jalan di area lingkar tambang PT Meares Soputan Mining (MSM) dan PT Tambang Tondano Nusajaya (TTN), Kelurahan Pinasungkulan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diinisiasi oleh Komisi III DPRD Sulut pada Selasa (2/6/2026), Nick Lomban meminta dengan tegas agar jalur transportasi yang menjadi urat nadi aktivitas warga tersebut dapat dibuka kembali untuk sementara waktu. Langkah ini dinilai mendesak sembari menunggu penyelesaian sengketa menyeluruh yang saat ini masih bergulir.
Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut sekaligus Koordinator Komisi III, Fransiscus Andi Silangen. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sulut, perwakilan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulut, Direktur Utama PT MSM/TTN David Sompie, serta perwakilan dari masyarakat yang terdampak.
Kepentingan Publik Harus Prioritas
Sejumlah isu krusial menjadi pemantik diskusi hangat dalam RDP tersebut. Mulai dari aksi pemblokiran jalan oleh masyarakat, tuntutan ganti rugi (ganti untung) lahan, hingga mekanisme pengalihan aset jalan milik perusahaan agar dapat diintegrasikan menjadi bagian dari ruas Jalan Nasional Girian–Likupang.
Nick Lomban menggarisbawahi bahwa jalur tersebut memegang peranan sangat vital bagi mobilitas warga, baik yang berada di Kota Bitung maupun Kabupaten Minahasa Utara. Oleh karena itu, kepentingan hajat hidup orang banyak wajib ditempatkan di posisi teratas.
"Kesimpulan sementara yang kami lihat, jalan terbaik adalah membuka akses jalan yang ada saat ini dari PT MSM. Banyak kepentingan masyarakat yang harus diperhatikan dan kami harus membela kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bukan secara parsial," ujar Nick di hadapan peserta rapat.
Dorong Dialog Tanpa Ego
Politisi yang dikenal vokal ini juga memberikan apresiasi terhadap perjuangan warga dalam mempertahankan hak-hak atas tanah mereka. Menurut Nick, menyuarakan aspirasi adalah hak konstitusional setiap warga negara, baik bagi mereka yang sudah mencapai kesepakatan dengan korporasi maupun yang masih memperjuangkan tuntutannya.
Kendati demikian, Nick mengingatkan bahwa jalan buntu hanya bisa terurai jika ada ruang komunikasi yang sehat dan saling menghormati antara warga dan pihak manajemen perusahaan.
"Kami berharap masyarakat dan perusahaan bisa saling mendengar. Masyarakat bisa menurunkan ego, tetapi perusahaan juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi warga," tambahnya.
Pembukaan Jalan Sementara Harus Aman
DPRD Sulut berharap proses negosiasi yang sedang berjalan dapat melahirkan keputusan yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak (win-win solution). Mengingat proses birokrasi penyerahan aset dan pembangunan jalur permanen memerlukan waktu yang tidak sebentar, kebutuhan transportasi warga tidak boleh dikorbankan atau ditunda.
Sebagai solusi jangka pendek yang mendesak, Nick Lomban memberikan dukungan penuh agar portal jalan segera dibuka, dengan catatan tetap memprioritaskan standar keselamatan berkendara.
"Untuk urgensi saat ini, kami sepakat jalan ini harus dibuka sementara agar masyarakat bisa menggunakannya. Yang terpenting, akses yang tersedia memenuhi aspek keselamatan bagi para pengguna jalan," kata Nick memungkasi pernyataannya.
(Olvie)
