Atasi Penyalahgunaan BBM Subsidi, DPRD Sulut Dukung Langkah Tegas Polda dan Operasi Gabungan

Newsblessing.com, SULUT – Antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) serta indikasi kecurangan dalam distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Sulawesi Utara (Sulut) memicu tindakan tegas dari aparat kepolisian dan legislatif.

​Polda Sulut bersama DPRD Provinsi Sulut, Pertamina, Hiswana Migas, dan instansi terkait menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral di Mapolda Sulut pada Selasa (9/6/2026). Pertemuan ini berfokus pada penataan ulang tata kelola distribusi BBM agar tepat sasaran.

​Soroti Modus Manipulasi Barcode Subsidi

​Salah satu poin krusial yang dibahas dalam rakor tersebut adalah maraknya manipulasi sistem digital dalam pembelian BBM. Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sulut, Kombes Pol FX Winardi Prabowo, mengungkapkan pihaknya masih menemukan berbagai celah kecurangan di lapangan.

​"Kami mengidentifikasi adanya penyalahgunaan barcode subsidi. Modusnya beragam, mulai dari praktik jual-beli barcode hingga penggunaan data yang tidak sesuai dengan identitas kendaraan yang didaftarkan," ujar Winardi.

​Guna menekan ruang gerak para pelaku, Polda Sulut memastikan akan memperketat pengawasan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta laporan aktif dari masyarakat.

​DPRD Sulut Minta Penindakan Tanpa Pandang Bulu

​Langkah proaktif Korps Bhayangkara ini mendapat respons positif dari parlemen. Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Pricylia Rondo, mengapresiasi inisiatif Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulut yang bergerak cepat merangkul semua lini untuk mengatasi keluhan warga.

​Sebagai bentuk komitmen, Komisi II DPRD Sulut menyatakan siap mengawal ketat seluruh rekomendasi hasil rakor, termasuk rencana peluncuran operasi gabungan berskala besar dalam beberapa pekan ke depan.

​"Kami sangat mengapresiasi Polda Sulut atas terselenggaranya pertemuan ini. Kehadiran seluruh stakeholder menunjukkan kita punya visi yang sama demi membela kepentingan masyarakat," tutur Pricylia.

​Pricylia juga menegaskan bahwa pihak legislatif mendukung penuh penegakan hukum secara merata tanpa ada pengecualian bagi oknum-oknum yang bermain di balik kelangkaan BBM subsidi.

​"Tidak boleh ada tebang pilih. Siapa pun oknum yang terbukti melanggar aturan penyuplaian BBM subsidi ini harus diproses hukum secara tegas sesuai regulasi yang berlaku," katanya memungkasi.

​Melalui sinergi ketat dan rencana operasi lapangan ini, distribusi BBM bersubsidi di wilayah Sulawesi Utara diharapkan dapat berjalan lebih transparan, tertib, sekaligus menyasar masyarakat yang benar-benar berhak menerima bantuan pemerintah.

(Olvie)

Gubernur Sulut Yulius Selvanus Pimpin Apel Gelar Pasukan Ketupat Samrat 2025

 Newsblessing.com, SULUT – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Ketupat Samrat 2025 dalam rangka kesiapan pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1446 H di Lapangan Mapolda Sulut, Kamis (20/3/2025).

 

Dalam amanat yang disampaikan, Gubernur membacakan pesan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo kepada seluruh personel yang bertugas, menekankan pentingnya profesionalisme dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat selama periode mudik dan perayaan Idul Fitri.

Polda Sulut telah menyiapkan 71 pos pengamanan yang tersebar di berbagai wilayah, terdiri dari 44 pos pengamanan, 21 pos pelayanan, dan 10 pos terpadu.

Operasi Ketupat Samrat 2025 akan melibatkan total 4.156 personel gabungan, yang terdiri dari 2.618 personel kepolisian dan 1.538 personel TNI.

“Kami berharap operasi ini dapat berjalan dengan optimal sehingga masyarakat yang melaksanakan mudik maupun merayakan Idul Fitri di Sulawesi Utara dapat merasakan keamanan dan kenyamanan yang maksimal,” ujar Gubernur.

Operasi Ketupat Samrat 2025 merupakan bagian dari pengamanan nasional yang rutin dilakukan oleh Polri setiap tahunnya dalam menghadapi arus mudik dan balik Lebaran.

Selain mengamankan jalur transportasi, operasi ini juga bertujuan untuk memastikan kelancaran aktivitas masyarakat selama libur Idul Fitri.

Dengan kesiapan yang matang serta dukungan dari berbagai pihak, diharapkan perayaan Idul Fitri 1446 H di Sulawesi Utara dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif.

Lanjut, Gubernur Yulius mengingatkan agar warga yang akan mudik memperhatikan kondisi tempat tinggal sebelum melakukan perjalanan mudik lebaran.

“Sebelum meninggalkan rumah dipastikan terlebih dulu keamanan lingkungan sekitar dari hal-hal yang tidak diinginkan,” imbaunya.

Gubernur Yulius juga mengingatkan masyarakat agar memastikan kompor dan tabung gas telah dikondisikan secara aman untuk mencegah kebakaran.

“Yakinkan sebelum pergi semuanya aman,” ingat gubernur.

Gubernur Yulius pun menyarankan masyarakat agar berkomunikasi dengan tetangga atau kepala lingkungan untuk dapat membantu mengawasi rumah yang ditinggalkan.

Para pemudik diharapkan mengatur waktu perjalanan dengan baik agar tidak terburu-buru di jalan guna terhindar dari kecelakaan atau hal yang tidak diinginkan.

 (*/Olvie)

Polda Sulut Bentuk Satgas TPPO, BP2MI Didaulat Sebagai Leading Sector

Newsblessing.com,  SULUT - Kepolisian Daerah  Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melalui Direktur Reserse Kriminal Umum Senin, 19 Juni 2023 melaksanakan Rapat Koordinasi pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah hukum Sulawesi Utara. 

Rapat Koordinasi tersebut dibuka langsung oleh Kapolda Sulut, Irjen Pol Setyo Budiyanto, didampingi oleh Direktur Reserse Kriminal Umum, Kombes Pol Gani Fernando Siahaan dan Kepala Balai BP2MI Sulawesi Utara, Hendra Makalalag. Rapat Koordinasi ini juga menghadirkan instansi-instansi terkait baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta seluruh Kepolisian Resort se Sulawesi Utara.

Rapat Koordinasi yang digelar di Ruang Tri Brata Polda Sulut, Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dalam sambutannya menyampaikan bahwa Sulawesi Utara tidak boleh menjadi daerah rekrut para pelaku TPPO.

“Kegiatan hari ini merupakan kegiatan yang penting dan strategis karena TPPO hari ini menjadi perhatian nasional. Jangan sampai Sulawesi Utara menjadi batu loncatan bagi para pelaku TPPO sehingga sangat diharapkan untuk adanya koordinasi berkesinambungan dari masing-masing institusi termasuk mengupayakan ketersediaan anggaran baik APBN maupun APBD. Pencegahan menjadi perhatian khusus tanpa menghilangkan penindakan terhadap pelaku” ucap Kapolda.

Lebih lanjut Kapolda menambahkan bahwa setiap institusi dalam rangka pencegahan agar meningkatkan penyebaran informasi.

“Untuk langkah pencegahan diharapkan agar setiap institusi meningkatkan penyebaran informasi baik dalam bentuk himbauan maupun edukasi baik melalui media cetak, media sosial maupun media elektronik”, lanjutnya.

Pada kegiatan tersebut Direktur Reserse Kriminal Umum juga menyampaikan terkait pembentukan Satgas di Polda Sulut.

“Satgas yang dibentuk Polda Sulut akan dibagi dalam bidang penindakan dimana Polda Sulut sebagai leading sectornya, bidang pencegahan dengan BP2MI sebagai leading sector serta bidang pemulangan dan rehabilitasi. Tentunya dibutuhkan perhatian khusus dari semua instansi baik pemerintah maupun lembaga kemasayarakatan dalam pelaksanaan aksi-aksi di lapangan” ujarnya.

Pada kesempatan yang diberikan, Kepala Balai BP2MI Sulut, menyampaikan bahwa ada beberapa laporan baik dari korban maupun keluarganya yang sudah diterima oleh Balai BP2MI Sulut terkait Pekerja MIgran Indonesia yang diberangkatkan secara unprosedural.

“Saat ini di Balai BP2MI Sulawesi Utara banyak menerima laporan terkait penempatan Pekerja MIgran Indonesia ke luar negeri secara unprosedural. Hal ini merupakan salah satu tindakan perdagangan orang yang berkedok penempatan Pekerja Migran Indonesia sehingga dibutuhkan tindakan tegas terhadap pelaku untuk meminimalisir korban” tutur Hendra.

Kepala Balai BP2MI Sulawesi Utara juga menyampaikan bahwa pencegahan maupun penindakan terhadap pelaku TPPO membutuhkan kerjasama semua pihak.

"Saat ini Peluang Kerja di luar negeri sangat terbuka luas sehingga kerap kali dimanfaatkan oleh okunum-oknum tertentu untuk mengambil keuntungan dari proses penempatan yang ilegal. Beberapa data laporan sudah kami kantongi dan akan segera kami dorong ke pihak Kepolisian untuk dapat segera memberikan tindakan tegas kepada pelaku karena pencegahan maupun penindakan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang membutuhkan sinergitas serta peran aktif dari semua pihak, yang tentunya dibarengi dengan komitmen dalam memaksimalkan pelaksanaan kewenangan masing-masing pihak” kata Hendra.

“BP2MI juga sangat mengapresiasi langkah Polda Sulut dengan membentuk Satgas Pencegahan dan Penindakan TPPO di Wilayah Hukum Sulawesi Utara karena ini merupakan langkah strategis dalam membangun kolaborasi yang kuat dan terstruktur” Tutup Hendra. (*/Olvie) 

Meidy Tinangon Terima Kunjungan Kerja Kapolda Sulut Irjen Pol Setyo Budiyanto

Newsblessing.com, SULUT — Selama dalam penyelenggaraan tahapan pemilu 2024, KPU Sulut telah beberapa kali menerima kunjungan kerja dan silahturahmi dari stakeholder yang ada di Sulawesi Utara.

Kali ini KPU Sulut kembali menerima kunjungan kerja Kapolda Sulut Irjen Pol Setyo Budiyanto bersama Pju. Polda Sulut lainnya, Senin (7/11/2022).

Rombongan Kapolda Sulut diterima langsung oleh Plt. Ketua KPU Sulut Meidy Tinangon didampingi Anggota KPU Sulut Lanny Ointu, Yessy Momongan, Salman Saelangi dan Sekretaris KPU Sulut Lucky Firnandy Majanto di ruang rapat KPU Sulut.

Dijelaskan Kapolda Sulut maksud kedatangan di KPU Sulut dalam rangka bersilahturahmi sekaligus ingin memperoleh informasi terkait proses tahapan pemilu 2024 khususnya di Provinsi Sulawesi Utara.

“Informasi akurat dan terkonfirmasi mengenai kendala, persoalan dan tantangan yang dihadapi selama proses tahapan pemilu sangat diperlukan untuk menjadi perhatian dan tentu sudah menjadi tanggung jawab pihak kepolisian, apalagi mengenai keamanan. Tentunya belajar dari pemilu sebelumnya kira-kira apa yang menjadi persoalan-persoalan yg sudah bisa terdeteksi sedini mungkin,” ungkap Budiyanto.

Sementara itu, Tinangon mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda dan jajarannya yang telah mengunjungi KPU Sulut. “Tentunya kami sangat mengharapkan kerjasama dari semua pihak terlebih Polda Sulut didalamnya untuk kelancaran proses tahapan,” tandas Tinangon.

Tinangon pun menjelaskan, bahwa tahapan pemilu sudah dimulai sejak bulan Juni 2022, dan saat ini sementara dilaksanakan verifikasi partai politik calon peserta pemilu. Sedangkan untuk kendala dan persoalan jika belajar dari pemilu 2019 dan Pilkada 2022 antara lain adalah pendistribusian logistik karena mengingat sulawesi utara memiliki beberapa daerah kepulauan.” jelasnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM Carles Worotitjan dan Kepala Bagian Keuangan Umum dan Logistik Meidy Malonda. (*/Olvie)

KPU Sulut Sambangi Polda Sulut Demi Keamanan Pemilu Tahun 2024

Newsblessing.com, SULUT - Kapolda Sulut Irjen Pol Drs.Mulyanto, S.H., M.M , didampingi sejumlah Pejabat Utama Polda Sulut, antara lain Irwasda, Kombes Pol Tejo Dwikora, Karo Ops Kombes Pol W. Wirawan dan Dirintelkam Kombes Pol Budi, menerima kunjungan kerja KPU Provinsi Sulut dibawah Pimpinan Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh yang didampingi anggota KPU Sulut Meidy Tinangon, Lany A Ointu, Salman Saelangi beserta Sekretaris KPU Sulut Pujiastuti dan Kabag Teknis, Hupmas, Hukum dan SDM, Carles Worotijan.

Pertemuan yang penuh dengan suasana kekerabatan tersebut berlangsung di ruang kerja Kapolda Sulut, Rabu, (12/01/22).

Kapolda Sulut Mulyanto menyambut baik kunjungan kerja jajaran KPU Sulut. Mulyanto mengapresiasi inisiatif KPU Sulut untuk berkoordinasi dan menyampaikan bahwa sebagai pihak yang bertanggungjawab atas keamanan, tentu saja pihaknya selalu siap mendukung KPU Sulut demi stabilitas keamanan menyongsong pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 nantinya.

Mulyanto menyebut bahwa pertemuaan koordinasi sangat penting untuk membangun sinergitas di antara para pihak untuk kepentingan suksesnya agenda nasional pemilu dan pemilihan 2024.

Kapolda juga menyampaikan bahwa nantinya Polda akan membantu melakukan pengamanan di setiap kantor-kantor KPU yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, agar KPU dapat melaksanakan tugas dengan suasana yang aman dan kondusif.

Sementara itu, Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Kapolda karena telah menerima jajaran KPU Provinsi Sulut dalam kunjungan kerja kali ini.

“Kami ucapkan terima kasih kepada bapak jenderal karena telah meluangkan waktu menerima kunjungan kerja kami, sambil berharap agar sinergitas antara KPU dan Polda selalu terpelihara, sehingga sebagai penyelenggra kami mendapatkan dukungan terkait pengamanan untuk mensukseskan setiap tahapan pemilihan nantinya,” ungkap Mewoh.(**/Olvie)

Vaksin Tiba Di Sulut, Dijaga Ketat Oleh Polri-TNI

Pengawalan vaksin oleh TNI-POLRI SULUT

Newsblessing.com, Sulut - Presiden Joko Widodo menargetkan program vaksinasi corona atau Covid-19 bisa berjalan mulai 14 Januari 2021. 

Tercatat ada 13 Wilayah yang sudah menerima vaksin covid-19 jenis Sinovac tersebut, Termasuk Sulawesi utara (Sulut) selasa (05/01/21) pagi tadi sekitar pukul 07:00 WITA sejumlah vaksin tiba di bandara Sam Ratulangi Manado.

Setiba dibandara sam ratulangi manado vaksin langsung di jaga ketat oleh TNI dan POLRI, mulai diturunkan dari pesawat hingga diserahkan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi utara pada pukul 09:00 WITA vaksin jenis Sinovac tersebut dijaga ketat dan diserahkan langsung ke Dinas Kesehatan Sulut oleh Karoops Polda Sulut Kombes Pol Desman Sujaya Tarigan bersama Dirreskrimsus, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, Dirresnarkoba Kombes Pol Indra Lutrianto Amstono, dan Kapolresta Manado Kombes Pol Elvianus Laoli.

Penjagaan vaksin dibandara oleh petugas POLDA SULUT dan TNI

Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan pengamanan dan pengawalan kedatangan vaksin berjalan lancar.

“Personel bertugas mengamankan dan mengawal vaksin Covid-19 sejak kedatangan di bandara hingga penyerahan dan penyimpanan di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Tujuannya mencegah gangguan keamanan,” pungkas Kombes Pol Jules Abraham Abast

Dia juga menambahkan bahwa vaksin akan dijaga ketat 1x24 jam oleh personil polda sulut.

"“Vaksin selanjutnya disimpan di ruangan khusus yang berada di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sulut, dan tetap dijaga ketat oleh personel Polda Sulut selama 1×24 jam secara bergantian,” ujarnya

(Enzo)